REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Haji Arab Saudi menunjukkan dukungan kuat terhadap rencana Indonesia menyelenggarakan penyembelihan dam (denda haji) di Tanah Air. Bahkan, Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengaku dirinya sampai "ditagih" oleh Menteri Haji Saudi soal kelanjutan rencana itu.
“Waktu November lalu saya bertemu Menteri Haji Saudi, saya sampaikan secara hati-hati bahwa kita ingin dam kita bisa dilaksanakan di Tanah Air dengan beberapa pertimbangan. Reaksinya luar biasa, beliau langsung menyambut dengan positif,” ujar Irfan saat ditemui di Kantor BP Haji, Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya, pemerintah Arab Saudi menyambut hangat inisiatif Indonesia tersebut karena mereka juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dam di Tanah Suci, mulai dari merekrut puluhan ribu penyembelih hingga distribusi daging.
“Beliau (Menteri Haji) bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20 ribu petugas penyembelihan, mengelola dagingnya. Jadi kalau Indonesia bisa lakukan di sini, itu sangat membantu,” ucap Gus Irfan.
Namun hingga kini, kata Gus Irfan, pelaksanaan dam di dalam negeri belum bisa dijalankan karena masih menunggu fatwa dan izin resmi dari para ulama di Indonesia.
“Saya jawab, ‘Belum Yang Mulia, kami masih menunggu izin para ulama.’ Begitu sudah ada bagian ulama yang membolehkan, kita akan laksanakan,” kata Gus Irgan.
Dia pun menegaskan, jika dam dapat dilakukan di Indonesia, dampak ekonominya akan sangat besar. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang mencapai 221 ribu orang dan mayoritas mengambil haji tamattu’ yang mewajibkan dam, potensi perputaran ekonomi sangat signifikan.