REPUBLIKA.CO.ID,ISLAMABAD -- Masalah serius sedang terjadi dalam persiapan haji 2025 di Pakistan
Di mana, sekitar 67 ribu jemaah Pakistan terancam gagal berangkat karena penundaan dan kesalahan pengelolaan oleh biro perjalanan haji yang dikelola pihak swasta.
Masalah ini juga mengakibatkan dana sebesar 36 miliar rupee Pakistan yang dikumpulkan dari para jemaah tertahan di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi dilaporkan menolak pengembalian dana alih-alih menawarkan untuk menyesuaikan dana tersebut untuk haji tahun depan.
Akar permasalahan ini terletak pada keterlambatan persetujuan Kebijakan Haji Pakistan 2025, yang menyebabkan operator swasta tidak dapat mengajukan permohonan tepat waktu. Meskipun dana telah ditransfer ke Arab Saudi, waktu yang tidak memadai dan kurangnya koordinasi dengan otoritas Saudi menyebabkan persiapan tidak tuntas.
Lebih jauh, Kementerian Agama Pakistan melaporkan bahwa beberapa perusahaan swasta memperoleh putusan pengadilan, yang menghambat alokasi kuota haji swasta. Akibatnya, hanya 23.620 jemaah haji yang akan dapat melaksanakan haji 2025 di bawah skema swasta, penurunan signifikan dari 90.000 warga Pakistan yang biasanya melaksanakan haji setiap tahun melalui operator swasta.
Kementerian Agama telah menerbitkan pedoman untuk Skema Haji Swasta 2025, yang menghimbau operator yang disetujui untuk memastikan penerbitan visa paling lambat 18 April dan menyerahkan salinan perjanjian layanan sesuai kuota yang baru dialokasikan. Untuk memastikan kelancaran pengalaman bagi para jamaah, kementerian telah menerbitkan daftar terbaru operator resmi di situs web resminya.
Jamaah dapat memeriksa status aplikasi dan layanan yang ditawarkan melalui platform ini. Kementerian menyarankan jamaah pribadi untuk menggunakan aplikasi seluler "Pak Hajj 2025" untuk mendapatkan informasi terkini dan pelacakan layanan, yang mendorong transparansi dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika