REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Otoritas Palestina (PA) menolak rencana penjajah Israel untuk membangun zona penyangga di Gaza utara, guna mendistribusikan bantuan melalui perusahaan Amerika Serikat.
"Pembicaraan tentang pembangunan zona penyangga di Gaza utara dan Jabalia untuk mendistribusikan bantuan di jalur Gaza melalui perusahaan swasta Amerika dengan pendanaan asing ditolak dan sama sekali tidak dapat diterima," kata juru bicara PA Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan, Rabu (20/11).
Rudeineh mengatakan rencana tersebut bertentangan dengan semua resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional, yang menganggap Gaza sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki. "Setiap rencana yang terkait dengan masa depan jalur Gaza, atau distribusi bantuan di sana, hanya dapat dilakukan melalui Negara Palestina, dan melalui badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), serta organisasi internasional terkait lainnya," ujar Rudeineh.
Radio Angkatan Darat Israel melaporkan pada Rabu pagi, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanan Israel Katz mengadakan pembicaraan dengan para ahli untuk membahas rencana mendatangkan perusahaan keamanan swasta Amerika ke Gaza. Sejak 5 Oktober, Israel telah melancarkan operasi darat skala besar di Gaza utara yang diduga untuk mencegah kelompok perlawanan Palestina, Hamas, berkumpul kembali.
Palestina menuduh Israel berusaha menduduki daerah tersebut dan menggusur paksa penduduknya. Sejak saat itu, tidak ada bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang diizinkan masuk ke daerah tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk di Gaza utara berada di ambang kelaparan. Lebih dari 2.000 korban telah tewas sejak itu, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Serangan itu merupakan babak terbaru dalam perang brutal Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 44.000 korban, sejak 7 Oktober 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika