"PBB harus memastikan ada koridor kemanusiaan untuk memastikan serangan militer tidak menyasar sipil. Akses NGO internasional diperluas untuk memudahkan akses bantuan masuk dan solusi ini bisa diperkuat melalui resolusi DK PBB," katanya.
Lebih lanjut, dia berharap agar pemerintah Indonesia dapat selalu menjadi pembela orang-orang yang lemah di bawah bendera global justice karena hal itu senafas dengan konstitusi Indonesia, sehingga melalui cara tersebut Indonesia dapat menjadi motor penggerak diplomasi global untuk isu kemanusiaan pada periode, di mana negara besar cenderung ambivalen.
Nasib anak-anak Palestina
Otoritas kesehatan Palestina mengonfirmasi bahwa pada 6 Oktober korban tewas akibat serangan Israel terus meningkat menjadi 41.870 orang, dengan tambahan 97.166 orang mengalami luka-luka.
Sementara itu, berdasarkan data otoritas Palestina, per 29 September sekitar 17.000 anak Palestina kehilangan nyawa akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.
Pemimpin kantor media pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, secara spesifik menyebutkan bahwa terdapat 16.859 anak, termasuk 171 bayi, yang meninggal akibat serangan rezim sejak awal agresi dan 25.973 anak Palestina kini hidup di Gaza tanpa satu atau kedua orang tua mereka.
Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) kerap memperingatkan bahwa "anak-anak Gaza telah mengalami kengerian yang tak terbayangkan" di bawah serangan Israel yang tanpa henti.
Selain itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengungkap bahwa setiap 10 menit satu anak terbunuh di Jalur Gaza. "Sejumlah besar anak-anak juga terluka di tengah serangan intens dan membabi buta," katanya.
Hal senada disampaikan Komite Hak-Hak Anak PBB yang mendesak Israel untuk segera menghentikan pembunuhan dan melukai anak-anak Palestina di Gaza.
"Komite sangat prihatin dengan tingginya jumlah anak-anak di Gaza yang terbunuh, cacat, terluka, hilang, terlantar, yatim piatu, dan mengalami kelaparan, kekurangan gizi dan penyakit, sebagai akibat dari serangan yang tidak pandang bulu dan tidak proporsional yang dilakukan oleh negara tersebut," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Komite Hak-Hak Anak PBB usai meninjau enam negara pihak dan merilis temuan mengenai Argentina, Armenia, Bahrain, Israel, Meksiko, dan Turkmenistan.
Lihat halaman berikutnya >>>
Ikuti Whatsapp Channel Republika