REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Genap satu tahun Israel terus melancarkan serangan secara gencar terhadap warga Palestina di Jalur Gaza setelah serangan oleh kelompok Hamas pada Oktober 2023.
Serangan Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan seruan gencatan senjata itu, telah merenggut nyawa lebih dari 41.800 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Untuk itu, tidak heran bila Israel menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.
Sebagian besar dari korban jiwa adalah perempuan serta anak-anak, dan hampir 97.000 orang terluka akibat aksi militer Israel.
Selain itu, hampir seluruh penduduk Palestina di wilayah Gaza terpaksa mengungsi, sementara blokade berkelanjutan yang diterapkan Israel telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Dengan kondisi kemanusiaan yang mengenaskan itu, dunia internasional tentu tidak boleh berdiam diri menyaksikan kekejaman dan kekerasan itu terus berlangsung.
Negara-negara di dunia --yang berada dalam tatanan hukum internasional dan mengakui Piagam PBB-- mempunyai kewajiban untuk membela hak-hak rakyat Palestina, seperti yang tercantum dalam isi pasal 1 dalam Piagam PBB atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama."
Di antara negara-negara di dunia yang "mengulurkan tangan" bagi Palestina, Indonesia merupakan salah satu negara yang dukungannya tidak pernah surut untuk membantu rakyat Palestina menghadapi tekanan penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Semangat Indonesia untuk turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang di antaranya menyatakan bahwa "sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Oleh karena itu, tidak heran bila Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan nasib Palestina melalui upaya diplomasi di berbagai forum dan organisasi internasional, salah satunya pada Sidang Majelis Umum PBB.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada September lalu meminta negara-negara di dunia segera memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah penting menuju Solusi Dua Negara.
Pada kesempatan itu, Retno mengatakan bahwa "pengakuan terhadap Negara Palestina sangatlah penting karena hal ini memberikan harapan kepada Bangsa Palestina."
"Dan yang terpenting, inilah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejamannya," ujarnya.
Kemudian di hadapan Pertemuan Tingkat Menteri untuk Mendukung Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Menlu RI menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina tersebut.
Selanjutnya, Pemerintah RI juga mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menggunakan pengaruhnya dalam mendukung Palestina hingga terbebas dari kondisi konflik dan meraih kemerdekaannya.
Lihat halaman berikutnya >>>
Ikuti Whatsapp Channel Republika