REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII untuk membahas berbagai masalah kebangsaan.
"Banyak masalah strategis kebangsaan dibahas dalam forum ini, seperti fikih hubungan antarbangsa untuk menyikapi keadilan antaranggota PBB, posisi berbagai perjanjian internasional serta masalah Palestina," kata Ketua Panitia Pengarah Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/5/2024).
Kegiatan ini bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024.
Ia mengatakan kegiatan ini membahas tiga tema besar, yakni masalah strategis kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fikih kontemporer (masail waqi'iyah mu'ashirah), serta masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyyah).
Selain itu, membahas mengenai sikap yang harus diambil oleh seorang Muslim dan seorang warga negara terhadap saudara yang berbeda negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan.
"Penanganan pengungsian seperti Rohingya dan sejenisnya, tidak bisa hanya didekati dengan pendekatan legal formal semata. Tetapi, perlu didekati dengan pendekatan ukhuwwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Bagaimana etos keagamaan dapat menjadi solusi masalah kemanusiaan global," kata Asrorun Niam Sholeh yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa ini.
Ijtima juga akan menyoroti soal perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
"Dukungan terhadap usaha mewujudkan kemerdekaan setiap bangsa dan keberpihakan dalam memerangi penjajahan, termasuk kasus yang terjadi di Palestina yang sedang mengalami penjajahan," katanya.
Dalam tema masail asasiyah wathaniyah, kegiatan itu juga akan membahas mengenai fikih antarumat beragama. Hal ini untuk mengimplementasikan makna kerukunan, tetapi tetap dalam koridor tuntunan agama.
"Bagaimana implementasi toleransi hakiki dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Bagaimana soal salam lintas agama, ucapan hari raya dan sejenisnya yang sering jadi polemik di masyarakat," kata Asrorun Niam Sholeh yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Ijtima juga akan membahas isu optimalisasi dan implementasi jaminan produk halal. Selain itu, penggunaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama untuk layanan keagamaan non-Muslim.
"Penting juga didorong pewujudan pemerintahan yang bersih, salah satunya pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana," katanya.
Kegiatan ini rencananya dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika