Jumat 13 Oct 2023 16:57 WIB

PBNU: Gerakan Keluarga Maslahat Jadi Saluran Pendidikan Pemilu

Gerakan Keluarga Maslahat merupakan gerakan yang menyasar masyarakat desa.

 Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.
Foto: Republika/Havid Al Vizki
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan program Gerakan Keluarga Maslahat NU yang tengah berjalan dapat menjadi saluran pendidikan pemilih untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Saya kira ini (gerakan keluarga maslahat NU) bisa menjadi saluran untuk memasukkan konten pendidikan pemilih di dalam program-program atau kegiatan gerakan keluarga maslahat NU," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Baca Juga

Sebelumnya, PBNU bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersama Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Gedung Pusat PBNU, Jakarta.

Gus Yahya mengatakan Gerakan Keluarga Maslahat merupakan gerakan di tingkat akar rumput yang menyasar masyarakat desa. Gerakan ini melibatkan warga secara langsung dalam menyelesaikan masalah keluarga di dalam berbagai aspeknya. Mulai dari aspek keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga politik.

Seiring dengan adanya nota kesepahaman dengan KPU, kata dia, program gerakan keluarga maslahat menjadi penting untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuannya, demi menjaga proses demokrasi berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

"Kita akan mengembangkan berbagai macam inisiatif untuk warga kita dan memberikan kontribusi yang konstruktif bagi berjalannya sistem Pemilu yang baik dan kokohnya sistem politik Indonesia," kata dia.

Bagi Yahya, kepercayaan rakyat terhadap politik tergantung kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Dengan demikian, perlu penekanan terhadap pendidikan politik untuk Pemilu 2024.

"Pemilu adalah titik tolak yang paling mendasar karena keseluruhan konstruksi politik dari waktu ke waktu dibangun dari Pemilu. Kepercayaan rakyat terhadap politik tergantung kepercayaan rakyat terhadap Pemilu," kata Yahya.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengucapkan terima kasih kepada PBNU atas kerja sama yang terjalin ini. Ia memandang bahwa kerja sama ini sebagai bentuk dukungan sekaligus doa dari NU, baik sebagai jamiyah (organisasi) maupun jamaah (warga) dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

"Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jamiyah memberikan kontribusi besar di dalam perkembangan demokrasi khususnya untuk pemilu 2024 nanti," kata Hasyim.

Ia memahami bahwa NU memiliki struktur organisasi sampai ke tingkat ranting pada level desa/kelurahan. Begitu pun basis pemilih yang pada pelaksanaan pemungutan suara nanti berada di tingkat kelurahan yaitu melalui tempat pemungutan suara (TPS).

"Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan doa kepada para kiai di keluarga besar NU untuk kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan di 2024," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement