Jadi, tambah dia, saat ini bukanlah era reideologisasi negara lagi, melainkan era negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahterakan masyarakat. Misalnya, dengan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.
"Perkuat keamanan, bubarkan lembaga instrumen yang tumpang-tindih dan potensi pemubaziran keuangan negara. Sudah ada kepolisian negara dan kita perlu penguatan untuknya, lah kok masih ada BNPT padahal yang diperankan BNPT itu policing sistem yang mestinya melekat pada kepolisian negara," ujar Imam.
"Cobalah presiden memikirkan perlunya efisiensi penggunaan anggaran negara ini dengan di antaranya melakukan relandscaping kelembagaan intrumental yang mungkin akan bisa lebih menghemat keuangan negara," kata Imam.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (4/9/2023). Rycko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.
Usulan tersebut disampaikan Rycko saat menanggapi pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyinggung kasus karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurut Safaruddin, ada juga masjid di BUMN daerah Kalimantan Timur yang selalu mengkritik pemerintah. Dari situlah kemudian Rycko mengusulkan agar ada kontrol dari pemerintah terhadap penggunaan tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
