Seorang aktivis untuk hak-hak Muslim di Catalonia Mustafa Aoulad Sellam mengklaim pemerintah daerah pada 2010 ingin memberi dewan kota ruang untuk membuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh ruang ibadah. Bahkan, undang-undang tanah terbaru di kota Santa Coloma de Gramenet yang dibuat pada 2013 meminta hal-hal, seperti jarak 250 meter antara dua ruang ibadah yang berbeda atau setidaknya pintu masuk utama terletak di jalan selebar enam meter.

"Tapi hampir tidak ada jalan seperti itu di kota yang padat seperti Santa Coloma," kata Mustafa.

Presiden Komunitas Islam Catalonia Mohamed El Ghaidhouni,menegaskan ini adalah praktik umum di antara dewan kota. "Tidak mau membela komunitas agama minoritas, mereka memilih solusi yang mudah, memindahkan ruang ibadah ke pinggiran," katanya.

Komunitas Muslim lainnya terus mengalami pelecehan dan pengabaian institusional yang sama. Mahmoud, dari kota pesisir Premià de Mar, menceritakan bagaimana komunitas Muslim kota itu membeli premis untuk membangun masjid mereka 15 tahun yang lalu. Namu, mereka tidak pernah dapat menggunakannya karena tanggapan warga sekitar.

Dewan kota memutuskan membela hak-hak agama bukanlah prioritas mereka. "Di Spanyol, bahkan jika Anda mematuhi hukum, bahkan jika Anda memiliki izin, persetujuan dari arsitek dan insinyur dan akhirnya dewan kota, Anda juga harus memiliki izin dari tetangga. Dan orang-orang di Spanyol takut dengan masjid mana pun yang mereka lihat, mereka menganggap kami semua sebagai teroris," kata Mahmoud dengan marah.

Liputan serangan teroris di media Barat telah banyak merugikan komunitas Muslim. Sekretaris Komunitas Islam kota Hospitalet de Llobregat, Aziz Sabbani, mengatakan sejak serangan 9/11, aparat pertahanan datang secara teratur ke masjid untuk mengawasi komunitas. Mereka datang dengan cara menyamar dan tidak terang-terangan mengaku sebagai otoritas pertahanan. Mereka akan bertanya tentang banyak hal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika