REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Heboh Pesantren Al Zaytun di Indramayu Jawa Barat, bukan sekali ini muncul terakhir terkait dengan sholat Idul Fitri 1444 Hijriyah.
Pada 2002 lalu, Al Zaytun juga pernah membuat heboh publik Indonesia. Diduga dalam praktik kegiatan belajar mengajarnya terjadi penyimpangan sebagaimana yang dilaporkan oleh sekitar 20 orang tua santri Al Zaytun ke Mabes Polri baru-baru ini.
Dalam laporannya, para orang tua santri itu mengaku merasa resah dengan kelakukan anak mereka yang dinilainya tidak wajar setelah menjadi siswa di pondok pesantren pimpinan Syeh Panji Gumilang alias Abu Toto.
Ponpes Al-Zaytun juga belum lama ini dituding melakukan penyimpangan bahkan adanya pengajaran aliran sesat dan menyesatkan, oleh sekelompok ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) melalui fatwa mereka pada 16 Februari lalu.
Beberapa pihak lainnya mengungkapkan Ponpes itu juga dicurigai memiliki kaitan dengan dengan organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Saat ini jumlah santri yang aktif di Ponpes Al-Zaytun tercatat sekitar 6.000 orang. Ponpes ini berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektare.
Pemerintah melalu Departeman Agama pada 2002 pun membentuk tim investasi gabungan yang melibatkan pula Majelis Ulama Indonesia. Dalam proses investigasi, Menteri Agama pada saat itu,KH Sayid Agil Husein Al Munawar mengatakan, pihaknya merasa kesulitan untuk mengungkap tabir misteri yang terjadi di dalam Pondok pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Hal itu ditegaskan Sayid Agil Husein Al Munawar ketika menanggapi adanya tuduhan dari sekelompok masyarakat yang menyebutkan ajaran di ponpes tersebut sesat. Bahkan dikabarkan pula telah terjadi kasus 'cuci otak' (brand wash) bagi para santrinya.
"Saya akui tim yang dibentuk Departemen Agama untuk menyelidiki dugaan adanya penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaytun sampai saat ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Bahkan di kabarkan tim tersebut sempat mendapat hambatan dan kesulitan, yakni tidak bisa masuk ke dalam pondok pesantren Al Zaytun," kata Menteri Agama KH Sayid Agil Husen Al Munawar di sela-sela acara Haul Al-Marhumin di Ponpes Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2002).
Menurut Menag, menyikapi laporan itu Departemen Agama memang sudah membentuk tim untuk menyelediki soal Al Zaytun. Dan tim ini pada sekarang telah menyelesaikan tugas tahap pertamanya.
''Hasilnya sudah dikonfirmasikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun dari hasil yang sudah dilaporkan kepadanya memang belum menunjukan bukti adanya penyimpangan,'' kata Agil lagi.
Agil menegaskan, sesuai dengan apa yang disampaikan tim penyelidik Al Zaytun kepadanya, usaha yang dilakukan tim itu memang belum maksimal. Dan ia berharap nantinya masih ada hal-hal lain yang bisa diungkap tim penyelidik secara lebih dalam lagi.
''Namun kenyataannya memang tim tidak masuk ke dalam, karena ponpes tersebut sangat tertutup,'' ujar Menag lagi. Belakangan ini kontroversi soal Pondok Pesantren Al Zaytun itu terus berlanjut.
Baca juga: 7 Daftar Kontroversi Panji Gumilang Pimpinan Al Zaytun yang tak Pernah Tersentuh
Berbagai tuduhan miring memang kerap diarahkan ke pesantren yang kabarnya mempunyai gedung termegah di Asia Tenggara. Pesantren yang dipimpin Abu Toto alias Panji Gumilang itu oleh beberapa elemen masyarakat diduga menyebarkan aliran sesat.
Dikatakan Agil, pihaknya memang bertekad akan tetap melanjutkan penyelidikan itu sampai tuntas. ''Untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi, kini kami akan berkoordinasi dengan LIPI termasuk dengan mengoptimalkan pengawasan secara ketat dengan aparat keamanan setempat," kata Sayid Agil Husein Al Munawar.
Bagaimana soal adanya isu 'cuci otak' terhadap para santri Al Zaytun yang kini jumlahnya mencapai sekitar 6.000 orang? Menjawab hal ini Agil mengatakan, pihaknya tidak tahu dan belum tahu adanya isu 'cuci otak' tersebut. "Belum tahu saya, karena belum ada bukti yang mengarah kepada proses tersebut. Tapi kami tetap akan melakukan penyelidikan sampai tuntas," kilahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika