Laporan pencarian fakta oleh PUCL, yang dirilis pada September 2022, mencatat meski tidak ada data resmi mengenai jumlah siswa yang terkena dampak rangkaian peristiwa di atas, tetapi pemerintah menyatakan total putus sekolah karena larangan penggunaan jilbab mencapai 1.010 kasus.

Salah satu siswa tersebut, Gowdesiya, mengatakan secara paksa diminta untuk keluar dari kampusnya, Universitas Mangalore. “Kami berdiri di luar kelas, menuntut agar kami diizinkan masuk. Para guru mengusir kami dari sana. Kami kemudian berdiri di luar perpustakaan tetapi kami juga dikunci dari sana. Akhirnya, mereka mengurung kami di luar kampus,” kata dia, dikutip di Outlook India, Rabu (8/3/2023).

Meski Pengadilan Tinggi menegakkan larangan tersebut pada bulan Februari, baru pada pertengahan tahun ajaran di bulan Juni 2022 dia menerima pesan WhatsApp. Isinya berupa pengumuman yang mengatakan siswi tidak boleh mengenakan jilbab di kampus.

Laporan pencarian fakta juga mencatat Pengadilan Tinggi Karnataka sama sekali tidak mengeluarkan arahan untuk menegakkan larangan jilbab ini. Namun, temuan mereka mengungkapkan larangan menyeluruh diberlakukan segera.

“Perintah Pengadilan Tinggi terbatas untuk melarang siswi mengenakan jilbab di dalam kelas perguruan tinggi PU, yang mana ada kebijakan seragam. Namun, departemen pemerintah memastikan batasan ini terlampaui. Sebagian besar CDC perguruan tinggi PU dan non-PU yang sudah tidak berfungsi muncul kembali (seperti yang terjadi di Udupi dan Mangalore) untuk menegakkan kebijakan No-Hijab,” kata laporan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika