REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia menunjukan keseriusannya dalam melawan Islamofobia. Melalui forum Malaysia Madani diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap persoalan Islamofobia yang banyak terjadi di negara-negara dunia terutama di Eropa.
Malaysia dipandang sebagai model toleransi yang mempromosikan keterlibatan multi-agama dan multibudaya yang sehat serta sebagai platform untuk membahas upaya melawan Islamofobia. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Perdana Menteri Malaysia mencatat kejadian Islamofobia yang merusak telah terjadi di Eropa dan negara non-Muslim lainnya.
Untuk mempromosikan posisi Malaysia, pemerintah Malaysia menyelenggarakan Forum Internasional tentang Islamofobia: Keterlibatan yang Bermakna Melalui Wacana Madani di Putrajaya pada Senin (27/2/2023). Forum ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta.
Forum yang dihadiri oleh perwakilan pamong praja, diplomat, tokoh agama, LSM dan aktivis ini bertujuan untuk mengatasi masalah global yang mendesak dalam semangat Malaysia Madani.
Pembakaran Alquran di depan umum baru-baru ini oleh para ekstremis di Swedia, pembunuhan massal umat Islam saat sholat berjamaah di sebuah masjid di Selandia Baru, larangan menara masjid di Swiss, penolakan beberapa pemerintah Eropa untuk menerima pengungsi Muslim yang melarikan diri dari perang di Timur Tengah, dan berlanjutnya pelecehan terhadap wanita Muslim yang memilih untuk mengenakan jilbab di berbagai negara Barat, disebut hanya beberapa contoh Islamofobia yang saat ini menjangkiti banyak masyarakat Barat dan non-Muslim lainnya.
Hal ini dinilai memberikan kesempatan bagi kolaborasi kelembagaan dan sosial serta jejaring antar pemangku kepentingan untuk memerangi Islamofobia dan diskriminasi agama dan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik terhadap Islam dan Muslim baik lokal maupun internasional.
Forum tersebut diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Departemen Perdana Menteri Malaysia
Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir mengatakan tindakan Islamofobia bukan hanya masalah kebencian atau prasangka terhadap umat Islam tetapi juga merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak asasi manusia.
“Ketika Muslim didiskriminasi oleh publik secara massal, itu merusak prinsip-prinsip pluralisme dan kesetaraan yang dibanggakan oleh masyarakat demokratis," kata Zambry, seperti dilansir The Star, Selasa (28/2/2023)
Menurutnya kebebasan berekspresi tidak bisa disamakan dengan kebebasan menghina yang bertentangan dengan prinsip universal penghormatan terhadap agama. Dia juga mengatakan Islamofobia berasal dari informasi yang keliru yang terkait dengan masalah sosial dan politik.
“Mengatasi masalah mendasar ini sangat penting dalam membangun kembali toleransi dan rasa hormat untuk semua lapisan masyarakat. Dengan melakukan itu, kami memenuhi tugas kami untuk menegakkan hak-hak dasar semua individu sambil membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil,” tambahnya.
Baca juga : Allahu Akbar! Tokoh Pastor Terkemuka di Amerika Serikat Hilarion Heagy Masuk Islam
Ikuti Whatsapp Channel Republika
