REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof Din Syamsuddin meluruskan kabar pernyataan yang beredar tentang Sekolah Kharisma Bangsa. Hal itu terkait dengan tudingan yang mengaitkan institusi tersebut dengan gerakan atau ajaran Fethullah Gulen.

Menurut mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu, sekolah tersebut dikelola oleh Yayasan Indonesia dengan pengurus yang merupakan orang-orang Indonesia. Ia pun menyayangkan adanya tudingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai Kharisma Bangsa Peduli sebagai salah satu organisasi atau lembaga sosial-kemanusiaan di Tanah Air.

Ketua World Peace Forum (Forum Perdamaian Dunia) itu meneruskan, Kharisma Bangsa Peduli adalah dari sekolah yang resmi dan legal adanya. Sejak kabar terjadinya gempa bumi di Turki baru-baru ini, KBP ikut menghimpun dana dari publik, termasuk umat Islam, demi membantu para korban musibah tersebut.

“Maka tidak benar dan tidak etis jika ada pihak (termasuk kedutaan asing) yang menuduh mereka (Sekolah Kharisma Bangsa) teroris. Ini suatu sikap yang mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia. Maka kepada khalayak ramai, khususnya umat Islam, agar tidak mempedulikan tuduhan itu,” ujar Din Syamsuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika, Selasa (14/2/2023).

Seiring dengan klarifikasi itu, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menyampaikan duka cita untuk Turki dan Suriah, dua negara yang diguncang gempa 7,8 skala richter pada 6 Februari 2023 lalu. Tercatat, musibah itu telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 30 ribu orang. Di samping itu, banyak infrastruktur setempat yang hancur.

“Mari kita tunjukkan solidaritas kemanusiaan dan keagamaan dengan mengulurkan tangan kedermawanan membantu meringankan penderitaan mereka dalam bentuk apapun melalui organisasi/lembaga sosial-kemanusiaan di Indonesia, salah satunya Kharisma Bangsa Peduli,” kata Din.

Ia mengingatkan, klarifikasi bahwa Kharisma Bangsa tidak terkait dengan Gulenist sesungguhnya sudah disampaikan sejak isu itu mencuat pertama kali pada 2016 lalu.

Turki di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan melakukan 'pembersihan mendalam' kepada orang-orang dan lembaga-lembaga yang dianggap memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen. Gulen adalah seorang ulama yang hingga kini tinggal di Amerika Serikat. Alim itu dituduh pemerintah Turki sebagai dalang kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016.

Kedubes Turki di Indonesia sempat meminta pemerintah RI agar menutup beberapa sekolah yang dianggap pro-Gulenist. Beberapa sekolah tersebut di antaranya adalah Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School.

Ikuti Whatsapp Channel Republika