REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi FOZ, Arif Rahmadi Haryono, mengatakan organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi baik pada sisi syariah, regulasi, dan kode etik. Hal ini disebut akan membantu dalam mencegah penyelewengan dana publik.
“Kepatuhan ini tujuannya agar hak-hak Mustahik dan Muzaki dalam setiap alur proses bisnis OPZ tetap terjamin. Tentunya, pembinaan oleh pemerintah menjadi krusial agar OPZ mampu memperkuat tata kelolanya agar sesuai dengan aspek syariat, regulasi, dan NKRI," kata dia dalam keterangan yang didapat Republika, Selasa (23/8/2022).
Kalimat tersebut ia sampaikan menanggapi pemberitaan sebelumnya, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan dokumen pada Kementerian Sosial terkait 176 lembaga filantropi serupa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang diduga menyelewengkan dana publik.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kerjasama Direktorat Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK Defid Tri Rizky berupaya memaparkan skema yang dilakukan PPATK.
“Kami bertugas menerima kemudian menganalisa, lalu mendiseminasi laporan tersebut ke pihak yang berwenang. Nah, pada tahap penerimaan laporan itu kami mendeteksi mulai dari transaksi yang mencurigakan, apabila ada maka lembaga ini akan dilaporkan PPATK karena mandat undang-undang” ujarnya.
Mengenai daftar 176 lembaga, Defid mengaku tak dapat membuka daftar tersebut karena faktor kerahasiaan. Namun, seratus lembaga ini disebut memiliki kesamaan dengan ACT, yaitu adanya penyelewengan seperti ketidaksesuaian antara transaksi dengan tujuan organisasi tersebut.
Kemudian, ada uang yang mengalir langsung kepada pengurus ataupun keluarga pengurus. Pola yang kedua, ada dana dari badan usaha lembaga yang terafiliasi dengan pengurusnya.
Di sisi lain, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bimas Islam Kementerian Agama RI Tarmizi Tohor mengatakan, lembaga zakat memiliki pengawasan yang ketat dan regulasi yang sangat rigid. Sehingga, hal ini memperkecil kemungkinan adanya penyelewengan dana.
Hadir pula dilokasi, Pimpinan BAZNAS RI Saidah Sakwan. Ia mengatakan OPZ (BAZNAS dan LAZ) terikat pada regulasi yang ketat, ditambah hukum syariat yang mengikat. Misalnya, pada aspek perizinan, dana operasional yang telah diatur yaitu tidak melebihi 12,5% jika diambil dari dana Zakat dan tidak melebihi 20% dari dana Infaq.
“Saya meyakini insyaAllah OPZ di Indonesia selama taat pada aturan syari dan regulasi maka tak akan melakukan penyimpangan. BAZNAS juga mengkoordinasi OPZ se-Indonesia agar menjalankan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal ini kami berkoordinasi dengan Forum Zakat selaku asosiasi” ujarnya.
Ketua Dewan Etik Indonesia Corruption Watch (ICW), Dadang Trisasongko, mengatakan masyarakat perlu mengetahui pembagian dua kategori penting lembaga pengelola dana publik, ada lembaga filantropi umum dan ada lembaga zakat.
“Saya kira lembaga zakat sudah bagus tata kelolanya karena menggunakan aturan dunia dan aturan akhirat. Ini yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif dimana pembayar zakat bisa memantau dananya disalurkan kemana,” ungkapnya.
Terakhir, Arif mengatakan Forum Zakat terus berkomitmen dalam mendorong anggotanya untuk taat pada regulasi yang berlaku. Pihaknya senantiasa mengimbau kepada seluruh anggota untuk segera mengurus atau memperpanjang izin legalitas LAZ sesuai UU Pengelolaan Zakat.
Selain itu, secara berkesinambungan FOZ juga tak kenal lelah dalam mendorong peningkatan kompetensi pengelola zakat anggota. Tujuannya, untuk menjamin tata kelola unggul serta akuntabilitas yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
