Sementara, lanjut dia, di sisi lain ada sikap humanis Taliban saat memenangkan Afghanistan dan mengusir keluar Amerika Serikat, yang mempersilakan pasukan AS dan warga berbagai negara asing untuk pulang ke negara mereka. “Itu berbeda jauh dengan peristiwa Perang Vietnam juga Kamboja, yang menimbulkan masalah kemanusian,” kata dia. 

Menurut Ferry, semua itu sejatinya tak lepas dari kepemimpinan Pesiden Joe Biden yang mulai berkuasa tahun lalu. Biden, dengan pertimbangan internal mereka yang tak lepas dari peran Council on American Islamic Relations (CAIR), berhasil mendorong Partai Demokrat menginisiasi UU Anti-Islamophobia dan sukses digoalkan di wilayah hukum.

Ferry mengatakan, AS telah membangun landasan perundang-undangan untuk menghapus Islamophobia. Sedangkan di Indonesia, menurut dia, isu-isu yang cenderung memojokkan Islam justru terkesan terus dikembangkan.

“Misalnya wacana radikalisme atau Islam radikal. Dengan perkembangan dunia di saat-saat terakhir ini, wacana radikalisme Islam di Tanah Air sebenarnya ganjil dan terasa melawan elan vital sejarah alias zeitgeist. Dunia berjalan ke sisi kanan, eh, Indonesia sendirian memilih sisi kiri dan melawan arus,” jelas Ferry.

Menurut Ferry, berbagai kondisi itulah yang menjadi alasan dibentuknya Desk Anti-Islamofobia di Syarikat Islam. Menurut dia, dunia Islam harus merespons secara konstruktif perkembangan yang terjadi di dunia saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika