Kamis 03 Mar 2022 18:00 WIB

Kalender Ramadhan Inggris Sebut Al Aqsa di Israel Ditarik

Dalam sebuah kalender Inggris, Masjid Al Aqsa disebut ada di Israel.

Rep: Rossi Handayani/ Red: Muhammad Hafil

Foto: AP/Mahmoud Illean

Kalender Ramadhan Inggris Sebut Al Aqsa di Israel Ditarik. Foto: Sekelompok orang Yahudi yang religius mengunjungi Temple Mount, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Tempat Suci, di kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem, Kamis, 27 Januari 2022. Hujan salju yang jarang melanda sebagian wilayah Israel dan Barat Bank, menutup sekolah dan bisnis

REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Jaringan supermarket Inggris telah menarik rak kalender Ramadhan yang menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, Israel.

Friends of Al-Aqsa (FOA) meluncurkan kampanye yang mendesak Morrisons untuk menghapus item tersebut dari situs web dan tokonya. Kemudian akhirnya raksasa supermarket tersebut menariknya.

Baca Juga

"Dengan mengizinkan barang ini dijual di toko Anda dan secara online," kata FOA kepada Potts, dilansir dari laman Middle east Monitor pada Kamis (3/3).

"Morrisons terlibat dalam pendudukan ilegal Israel atas Palestina, yang sekarang digambarkan oleh Amnesty International sebagai apartheid. Penjualan barang ini oleh Anda merupakan serangan terhadap hak-hak Palestina," lanjutnya. Kejahatan apartheid tentu saja mirip dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional.

Adapun Masjid Al-Aqsa berada di Yerusalem Timur, telah berada di bawah pendudukan ilegal oleh Israel sejak 1967. Situs tersuci ketiga dalam Islam ini sering menjadi sasaran serangan kekerasan oleh pasukan pendudukan Israel serta pemukim ilegal Israel.

Pada Senin (28/2), FOA meluncurkan kampanye #AqsaIsInPalestine di media sosial, mendorong individu untuk menulis surat kepada CEO Morrisons, David Potts. Kampanye ini menjadi viral dengan sangat cepat.

"Segera setelah ini menjadi perhatian kami. Kami menghapus kalender dari penjualan," kata juru bicara Morrisons.

"Kemenangan hari ini menunjukkan bahwa publik Inggris semakin sadar akan apartheid Israel dan akan semakin meminta pertanggungjawaban perusahaan atas keterlibatannya dalam pendudukan ilegal Palestina," ucap Kepala Urusan Publik di FOA, Shamiul Joarder.