Tetapi para kritikus mengatakan bahwa itu membatasi kebebasan beragama dan secara tidak adil menargetkan Muslim. Langkah terbaru oleh Senat Prancis mengikuti serangkaian pembatasan dalam beberapa tahun terakhir yang secara sistematis menekan umat Islam.
De Cartena mengatakan bahwa dalam pemungutan suara melalui keputusan terbaru, Senat Prancis menunjukkan bahwa kebijakan Islamofobia dan perang melawan Islam dan Muslim; bersifat permanen dan ada di mana-mana di bidang politik, hukum, media.
Awal bulan ini, sebuah penelitian di Prancis menemukan kecenderungan kuat oleh media negara itu untuk memberikan waktu tayang kepada suara-suara sayap kanan dan memperkuat pandangan pinggiran mereka.
Tahun lalu parlemen Prancis melarang perempuan Muslim menghadiri perjalanan sekolah anak-anak mereka sambil mengenakan jilbab, sebuah simbol yang dianggap sebagai ancaman bagi semua hal yang diperjuangkan Republik.
Menurut De Cartena, sebetulnya langkah yang diambil senat Prancis ini didukung oleh Macron pada saat itu dan merupakan bagian dari narasi pemerintah karena perjuangan melawan separatisme Muslim' adalah perjuangan sehari-hari.
Isu-isu yang saling bersilangan ini diperkuat dengan pemilihan presiden yang tinggal beberapa bulan lagi dan partai-partai di kiri dan kanan spektrum politik bersaing untuk tampil keras dalam praktik Muslim. Langkah-langkah terbaru yang dipilih oleh partai sayap kanan Les Republicains mengubah Undang-Undang Anti-Separatisme Macron untuk menyebutkan penggunaan kerudung secara eksplisit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
