"Untuk fasilitas prokes, itu dipersilakan mengambil dana BOS. Jadi itu memang di dana BOS. Sedangkan untuk pembayaran honor guru madrasah, itu juga diperbolehkan melalui BOS yang dahulu 20 persen, sekarang sudah bisa digunakan untuk itu selama riil," tutur dia kepada Republika.co.id, Ahad (29/8).

Selain itu, lanjut Hidayatullah, pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa kuota internet baik untuk kalangan guru dan siswa madrasah. "Itu ada dan sudah satu paket. Bantuan-bantuan seperti tadi itu sudah dari awal," tuturnya.

Hidayatullah juga menjelaskan, bantuan-bantuan Covid-19 sudah digelontorkan melalui pemerintah daerah (pemda). Pemda ini tentu mendistribusikan seluruh bantuan tersebut tanpa pandang bulu.

"Semua yang ada di wilayahnya itu perlu menjadi perhatian. Sedangkan di Kemenag memang ada bantuan-bantuan baik dari pusat ataupun provinsi, tapi sifatnya bukan pokok, hanya penyegar saja, karena yang pokok-pokok itu sudah dalam program anggaran Satgas Covid-19 di daerah-daerah. Kebijakan nasionalnya seperti itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Syamsuddin meminta pemerintah untuk memperhatikan madrasah swasta agar bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM). Menurutnya, madrasah swasta perlu difasilitasi supaya bisa menggelar PTM.

"Madrasah khususnya yang swasta itu punya kesiapan untuk melakukan PTM dengan catatan ada bimbingan dan bantuan fasilitas pemerintah. Karena ini sangat dibutuhkan," tutur dia.

Syamsuddin melanjutkan, madrasah swasta selama pandemi mengalami nasib yang memprihatinkan. Jumlah siswa pada tahun ajaran baru sekarang ini pun menurun. Sebab, biasanya ada lima kelas tetapi kini hanya dua atau tiga kelas.

"Banyak yang setengah bangkrut. Ada uang SPP yang belum dibayar. Guru-gurunya itu kasihan. Karena itu, saya kira pemerintah wajib untuk turun membimbing dan memfasilitasi agar PTM di madrasah swasta ini bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai protokol kesehatan," tutur dia.