"Kalau pemerintah mampu menjamin pengawasan serta penegakan hukum dan tidak akan ada 'kong kalikong' antara aparat dengan pengusaha atau pihak lain keberadaan miras atau produksi di daerah tertentu untuk wisata tak jadi masalah," ujarnya.

Oleh karena itu, Perpres No.10 Tahun 2021 ini menurut Uung lebih kepada komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan pengawasan dan penegakan hukumnya. Sehingga dapat mencegah hal-hal negatif yang muncul pascadibuka keran industri miras tersebut.

"Persoalan utama di negara kita adalah pengawasan kebijakan dan penegakan hukum. Apakah pemerintah dapat menjamin kebijakan ini akan benar-benar dapat diawasi sehingga efek negatifnya dapat dicegah? Terutama dalam penggunaan alkohol tersebut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika