Polandia Terkini
Presiden inkumben Polandia, Andrzej Duda kembali memenangi pemilihan presiden dan memiliki masa pengabdian untuk lima tahun ke depan. Kemenangan yang diperoleh pada Ahad, 11 Juli 2020 mendapatkan perlawanan ketat. Andrzej Duda mendapatkan 51,03 persen.
Sedangkan penantangnya Rafal Trzaskowski, yang juga seorang Wali kota Warsawa meraup 48,97 persen suara. Kemenangan tersebut diprediksi akan menambah kecemasan publik akan kebijakan-lebijakan yang konservatif dan mengancam demokrasi.
Pada masa kepemimpinan presiden tersebut terdapat sebuah kasus terbaru di Polandia yang berkaitan dengan isu rasial karena virus Covid-19 seperti diberitakan oleh Wyborcza, sebuah surat kabar kenamaan yang bermarkas di Warsawa pada (13/5). Sebuah salon kecantikan di pusat kota Warsawa menolak dua orang Indonesia karena mereka percaya ras Asia mempunyai potensi penularan virus.
Hal-hal semacam itu juga terjadi pada warga-warga negara lain, khususnya dari benua Asia yang bermukim di Polandia. Akan tetapi, pandemi tersebut ditengarai hanya sebuah alasan untuk melegitimasi tindakan oknum-oknum warga atas ketidaksetujuannya terhadap kedatangan ekspatriat maupun imigran di Polandia.
Pemerintah Polandia saat ini didominasi oleh Partai Keadilan dan Hukum (PiS) yang berhaluan kanan atau nasional-konservatif. Sejak didirikan pada 2001, partai ini dapat menjaring massa yang besar melalui program-program populis; 500+ adalah sebuah program yang sudah terealisasikan berupa bantuan bulanan sebesar 500 zl atau sekitar Rp 1.830.000 untuk setiap anak yang yang berusia dibawah 17 tahun.
Bahkan dalam kampanye untuk petani di daerah pinggiran, seperti dilansir oleh Politico.eu, (5/19) mereka menjanjikan 100zl/babi dan 500zl/sapi secara cuma-cuma. Selain program tersebut, pemerintah juga memiliki kebijakan yang ketat terkait imigrasi, sebagai contoh pada 2015, pemerintah menolak kebijakan European Union (EU) yang mewajibkan negara anggota menampung pengungsi akibat dari refugee crisis.
Dominik Tarczynski, seorang anggota parlemen Poland dari partai yang berkuasa (PiS), pada wawancaranya dengan Mehdi Hassan di kanal Al Jazeera, (11/2019) menyatakan pandangannya bahwa multicultural is not a value and Poland is only for Poles. Tentu saja pernyataan ini tidak sepenuhnya salah karena sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan sudah seyogyanya memperjuangkan kepentingan bangsanya diatas kepentingan bangsa lain di tanah airnya.
Alasan lain yang diungkapkan oleh politisi tersebut yaitu mereka ingin menjaga tradisi katolik dan tradisi barat sehingga anggapan bahwa para pendatang, khususnya muslim ditakutkan akan menggangu stabilitas negara baik secara ekonomi maupun secara sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
