REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) tidak mengatur azan tapi membuat tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan mushola. Terkait hal ini Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) mengatakan, memang tidak mungkin kalau mengatur azan.
"Jangan keliru, bukan mengatur azan, bukan azan tidak boleh keras-keras," kata Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Remaja serta Pemuda Masjid PP DMI, KH Ahmad Bagdja kepada Republika.co.id, Rabu (5/9).
KH Ahmad mengatakan, yang harus diatur atau diberi tuntunan adalah penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala. DMI memandang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala tidak masalah. Tujuan mengatur pengeras suara di masjid supaya masyarakat sekitar tidak terganggu.
Ia menerangkan, tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala supaya memperindah suara orang memanggil shalat. Artinya, volume pengeras suaranya harus diatur supaya pas. Sebagai contoh azan di Masjidil Haram, suaranya terdengar ke mana-mana tapi tetap indah dan enak didengar.
Dia menjelaskan bagaimana supaya pengeras suara di masjid dan mushala punya nilai dakwah dan menyeru kepada kebaikan. "Sehingga enak dan nyaman didengarnya oleh siapapun, frekuensi dan volumenya sebaiknya diatur supaya sesuai dan enak didengar," ujarnya.
Menurut KH Ahmad, umumnya di Jakarta posisi masjid dan mushala saling berdekatan. Jadi kalau volume dari pengeras suara semakin dikencangkan akan semakin kurang indah didengar. Suara dari pengeras suara di masjid-masjid bisa berbenturan. "Di masjid ini sudah Allahu Akbar, di masjid sana sudah ashadualla ilahailallah, jadi kita sendiri yang umat Islam jadi enggak nyaman mendengarnya," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, pengeras suara di masjid dan mushala sebaiknya memakai yang bagus kualitasnya. Masjidnya juga harus bersih dan nyaman. Selain itu toiletnya juga harus bersih. Saat menggelar pengajian di masjid dan mushala, bisa memakai pengeras suara yang ke dalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika