REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan jamaah umrah asal Indonesia masih menyisakan banyak hal. Untuk itu perlu adanya perlindungan lebih baik lagi. Selain itu, perlu juga usaha lebih nyata dari pemerintah untuk menertibkan penyelenggara umrah yang telah menelantarkan para tamu Allah ke Tanah Suci.
''Pemerintah bersama para penyelenggara umrah tentunya harus saling bersinergi untuk mengatasi berbagai persoalan yang sampai kini masih ada,'' kata Andika Surachman Siregar, ketua umum Pratama, dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Kamis (26/1).
Andika menjelaskan Pratama merupakan asosiasi umrah dan haji yang telah diakui pendiriannya oleh pemerintah. Ia mengakui asosiasi ini hadir untuk menjawab masih banyaknya persoalan yang merugikan para jamaah haji maupun umrah asal Indonesia yang ingin beribadah ke Tanah Suci.
''Kita mengetahui tidak sedikit pemberitaan tentang jamaah umrah terlantar, bahkan tertipu. Bukan hanya jamaah yang menjadi korban tapi penyelenggara mendapat cibiran dan hujatan. Kerja keras Kemenag seperti kalah cepat dengan arus persoalan yang semakin hari semakin serius. Untuk itu kami akan bersinergi dengan Kemenag dan kementerian terkait untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan,'' kata Andika.
Sebagai langkah kongkret, Andika mengatakan Pratama akan segera melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi para anggotanya dengan cara mengedepankan layanan semua untuk satu dan satu untuk semua. ''Kita ingin mengurangi beban kementerian yang selama ini menangani berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku industri jasa ini. Saatnya beban ini kita pikul dan bersinergi penuh dengan Kemenag dan kementerian, lembaga, institusi dan badan terkait, baik di Tanah Air maupun di luar negeri,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
