REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah melihat netralitas penyelenggara pemilu paling disorot publik saat pelaksanaan pilkada. Karena itu, Muhammadiyah meminta penyelenggara pemilu mematuhi kode etik, salah satunya menjaga netralitas.

"Kita ingin penyelenggara betul-betul menjaga netralitas, juga menjamin kepastian bahwa Pilkada bukan hanya prosedural atau lancar semata tapi menghasilkan kepala daerah yang berkualitas untuk daerahnya," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam keterangan persnya di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (23/11).

Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy menambahkan ada potensi masalah muncul dipelaksanaan pilkada yang berasal dari penyelenggara Pemilu. Untuk itu, penting agar memastikan penyelenggara tegas dalam menegakkan aturan Pilkada. "Kalau nggak netral dan nggak tegas, bisa jadi masalah di kemudian hari," ungkapnya.

Menurutnya, peluang tidak netral tersebut juga dapat dijadikan celah oleh tim pasangan calon maupun pihak tertentu.

"Kan calon makin pintar untuk cari celah, kalau ujungnya pengadilan, tapi kalau berakhir dengan anarki gimana? makanya kita pastikan penyelenggara agar punya tanggung jawab tinggi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika