REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai, aspirasi mayoritas harus tetap menjadi forum tertinggi kedaulatan anggota.

“Pemaksaan konsep tertentu, apakah ahlul halli wal 'aqdi (ahwa) atau lainnya, hanya akan menjauhkan muktamar dari semangat kedaulatan muktamirin,” kata Romi pada siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (1/8).

Romi menambahkan, pimpinan PBNU ke depan, hendaknya adalah figur yg mampu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Khittah NU 1926 yang ditegaskan dalam Muktamar NU di Situbondo (1984) dan Lirboyo (2009) harus teguh dijadikan pedoman.

“Dengan besaran jumlah pengikut dan moderasinya, NU tidak sepatutnya direduksi menjadi hanya alat, bahkan onderbouw kekuatan politik atau golongan tertentu. Pemimpin NU  harus mampu meletakkan dirinya imparsial dalam menjawab tantangan global, bukan mereduksi diri pada kepentingan primordial, taktis, bahkan, partisan,” tambah Romi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika