REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan penerbangan asal Arab Saudi, Flynas, akan memulai debut penerbangan perdananya pada April 2014 di Indonesia. Flynas akan menjadi pemain lain, selain Saudi Airlines dan Garuda dalam penerbangan haji dan umrah langsung Indonesia-Jeddah, Arab Saudi.
Sebagai pemain baru di sektor penerbangan Indonesia, menurut Chief Executif Officer (CEO) Flynas, Raja Azmi, pihaknya menawarkan tiga kelebihan dalam penerbangan umrah dan haji khusus.
Pertama, kata Azmi, Flynas melayani penerbangan umrah dan haji khusus langsung ke Jeddah, Arab Saudi tanpa transit. Dengan layanan penerbangan perdana ditargetkan Jakarta dan Surabaya. Ia yakin ini akan menjadi pilihan jamaah umrah dan haji khusus Indonesia. Kedepan ia pun menargetkan penerbangan langsung dari beberapa kota besar Indonesia ke Jeddah, seperti Makassar, Medan dan Denpasar.
Kedua, ia mengklaim Flynas memiliki kelebihan bagasi yang lebih besar bagi jamaah. Ia menegaskan, flynas akan memberikan standar bagasi lebih besar maksimal 60 kilogram barang bawaan jamaah dan 10 kilogram bagi bagasi air zam-zam. Besarnya kapasitas bagasi ini tidak terlepas dari jenis pesawat yang digunakan yakni empat unit Airbus 330.
Ketiga, walaupun penerbangan murah, pelayanan Flynas disamakan setingkat kelas bisnis. Yakni dengan kursi tidur, dalam layanan video serta comfort pack lainnya. Namun, ia tetap memastikan harga tiket akan bersaing murah dengan maskapai low cost carrier ke Jeddah lainnya. "Kita target harga tiket kurang dari 1200 dolar AS, tentu itu tergantung volume penumpang juga," tuturnya.
Deputi CEO NAS Holding, Bander Al Mohanna menambahkan, pada penerbangan perdana April mendatang akan disiapkan tiga flight penerbangan dalam seminggu dari Jakarta-Jeddah dan Surabaya-Jeddah. Dengan tiga jadwal flight penerbangan tersebut, pihaknya menargetkan akan menerbangkan 8.000 penumpang termasuk jamaah umrah dalam sebulan.
Untuk mendukung upaya pelayanan haji khusus dan umrah ini, Al Mohanna menjelaskan pihaknya akan membuat perizinan khusus ke Kementerian terkait seperti Kementerian Agama dan Perhubungan, untuk mendapatkan persetujuan lebih jelas.