REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kedaulatan petani dalam artian terpenuhinya kesejahteraan secara baik, masih menjadi salah satu aspek yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama sebagai civil society terbesar di Indonesia.
Capaian tadi bakal dikemukakan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-17 September 2012 mendatang.
"NU ingin memperjuangkan ke negara untuk dikembalikannya kedaulatan petani. Kalau tidak negara akan kualat terhadap rakyatnya yang melarat," tegas Ketua PBNU, Hilmi Muhammadiyah, Selasa (4/9).
Penegasan yang sama juga tersampaikan dalam seminar pra Munas dan Konbes yang dilaksanakan di Makassar, Senin (3/9) kemarin. Seminar tersebut mengambil tema “Dampak Liberalisasi di Sektor Pertanian dan Pangan”. Rangkaian Munas dan Konbes NU sendiri rencananya akan secara resmi diluncurkan siang ini.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Prof Dr Muhammad Yunus yang menjadi salah seorang pembicara dalam seminar tersebut, mengatakan perdagangan bebas merupakan upaya menurunkan hambatan dalam perdagangan internasional antar negara.
Pertanian juga salah satu sektor yang mengalami liberalisasi. "Dengan liberalisasi maka akan terjadi persaingan yang menyebabkan hanya produsen yang paling efisien yang bisa bertahan. Kalau petani kecil diperlakukan sama seperti itu, maka bisa kolaps,” papar Yunus.
Liberalisasi ditekankan bukanlah hal yang haram untuk dilakukan, namun pelaksanaannya harus secara selektif. Kesiapan masyarakat terhadap standar harga di tingkat internasional juga harus dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan liberalisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
