REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak menampik bahwa isu konsesi tambang turut menyumbang kegaduhan di internal PBNU.
Namun, menurutnya, persoalan yang muncul di tubuh PBNU tidak sesederhana itu. “Mungkin, mungkin saja (Tambang jadi pemantik). Tapi bukan cuma itu. Ada yang lain,” ujar Gus Yahya usai rapat koordinasi di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai faktor lain yang menjadi pemantik konflik tersebut, ia menjawab singkat. “Panjang kalau itu, kita harus rapat sampai berjam-jam," ucapnya.
Dalam beberapa pekan terakhir ini, PBNU tengah dilanda bencana konflik. Konflik di kalangan elite NU itu pun diduga berkaitan dengan masalah konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada organisasi Islam tersebut tersebut.
Gus Yahya pun menilai bahwa persepsi publik tentang tambang muncul karena isu itulah yang paling menonjol di permukaan.
"Masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi kita pasti lihat lah, karena ini kompleks ada masalah macam-macam," ucap Gus Yahya.
Sementara itu, Sekjen PBNU yang dirotasi Gus Yahya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa konflik di internal PBNU bukan disebabkan masalah tambang. Menurutnya, tidak ada rebutan tambang di NU.
"Saya kira sekali lagi, tambang ini milik NU. Yang merebut siapa? Yang mau merebut siapa? Nggak ada. Yang ada bagaimana tambang ini dikelola dengan baik. Nanti hasilnya sepenuhnya untuk kepentingan jam'iyah," kata Gus Ipul usai menghadiri Rapat Pleno di Hotel Sultan, Selasa (9/12/2025) malam.
"Ini yang paling penting. Ini kan disesatkan dengan informasi seakan-akan ini ada rebutan tambang," jelas Menteri Sosial RI ini.
Konflik Internal PBNU belakangan mencuat dengan persoalan izin tambang diduga menjadi salah satu faktor pemicu. Akibat perseteruan ini, KH Yahya Cholil Staquf diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PBNU atas sejumlah dasar utama antara lain terkait dengan isu Zionisme dan tata kelola organisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika