REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KH Yahya Cholil Staquf menanggapi usulan mantan ketua umum (ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj yang berharap, konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah. Sebelumnya, PBNU saat masih di bawah kepengurusan Kiai Yahya memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Namun, sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu menegaskan, setiap perubahan terkait keputusan organisasi harus melalui pembahasan bersama seluruh unsur PBNU.

“Iya, itu enggak masalah, tetapi semua harus dibicarakan bersama ta? Karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah, harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa, mari kita bicarakan nanti,” ujar Gus Yahya saat ditemui di kantor PBNU, Jakarta, pada Kamis (11/12/2025).

Dalam merespons terjadinya konflik internal di PBNU, Kiai Said menyoroti IUP. Menurut alumnus Ummul Qura tersebut, konsesi tambang adalah salah satu penyebab polemik antara kubu Gus Yahya di satu sisi dan kubu Rais Aam di sisi lain. Karena itu, izin tersebut dikembalikan kepada pemerintah saja.

Bagaimanapun, dalam pandangan Gus Yahya, persepsi tentang tambang itu muncul lantaran isu itulah yang paling menonjol di permukaan berbagai pemberitaan.

"Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin, saya kira ya, masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi, kita pasti lihat-lah. Karena, ini kompleks. Ada masalah macam-macam," ucapnya.

Saat menghadiri silaturahim di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12/2025), KH Said Aqil Siradj mengusulkan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah. Karena, ia menilai konsesi tambang telah memicu konflik internal di lingkungan NU.

"Melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," kata Kiai Said. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika