Jumat 28 Nov 2025 17:47 WIB

Menag Pimpin Ikatan Ahli Ekonomi Islam 2025-2030

Ekonomi syariah dinilai tak boleh berhenti pada angka pertumbuhan.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: A.Syalaby Ichsan
Menteri Agama (Menag) KH Nasaruddin Umar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).
Foto: Republika/Erik Purnama Putra
Menteri Agama (Menag) KH Nasaruddin Umar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) resmi melantik susunan pengurus pusat periode 2025-2030 di Jakarta pada Kamis (27/11/2025) malam. Formasi baru ini dipimpin Prof KH Nasaruddin Umar sebagai ketua umum setelah proses transisi kepemimpinan dari hasil Muktamar V IAEI.  

Tim Formatur secara resmi menetapkan Menteri Agama sebagai Ketua Umum IAEI Periode 2025-2030. Penetapan itu dilakukan seusai ketua umum terpilih sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, mengundurkan diri di tengah proses pembentukan kepengurusan.   

Baca Juga

Selain memimpin IAEI, Nasaruddin juga telah memegang sejumlah jabatan seperti Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, hingga Rais Syuriyah PBNU.

Dalam sambutannya usai dilantik, Nasaruddin menilai, ekonomi syariah tak boleh berhenti pada angka pertumbuhan. Ia mengingatkan, tantangan utama saat ini ialah ketimpangan yang makin lebar di tengah tren ekonomi yang tetap tumbuh.   

“Data-data makroekonomi tahun 2025 mungkin menunjukkan angka pertumbuhan yang baik. Tapi mari kita lihat lebih jeli,” kata dia dalam keterangan yang diterima Republika, Jumat (28/11/2025).

Nasaruddin menyebut kondisi ini sebagai paradoks pertumbuhan karena kesejahteraan belum bergerak merata ke bawah.  Ia juga menyoroti kelompok kaya yang melesat lebih cepat sementara masyarakat miskin masih tertatih mengejar ketertinggalan. Menurut dia, luka ketimpangan ini membuat ekonomi syariah harus tampil sebagai jalan pemerataan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan.   

Nasaruddin juga menyinggung gelombang disrupsi teknologi yang kian kuat, termasuk kecerdasan buatan dan blockchain. Ia menilai percepatan transaksi tidak boleh menghapus etika kemanusiaan dalam praktik ekonomi.  

“AI dan Blockchain membuat transaksi makin cepat. Tapi hati-hati, ada bahaya laten, yaitu hilangnya ‘ruh’ dan etika kemanusiaan,” kata dia. 

photo
Menteri Agama Nasaruddin Umar - (Kemenag)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement