REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Penandatanganan perjanjian keamanan dan perdagangan komprehensif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memicu kemarahan resmi di Korea Utara.
Sementara berita tersebut menjadi perbincangan di kalangan pengguna media sosial yang mengecam standar ganda internasional dalam kepemilikan senjata nuklir.
Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan penandatanganan perjanjian bersejarah dengan Amerika Serikat, yang melampaui kerangka perdagangan dan investasi senilai 350 miliar dolar AS ke bidang keamanan yang sensitif.
Termasuk pembuatan kapal selam nuklir serang dan perluasan kewenangan Seoul dalam pengayaan uranium sipil, dengan dukungan teknis dan hukum langsung dari Washington dan Presiden Trump secara pribadi.
Namun, perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menganggap perjanjian tersebut sebagai ancaman untuk memicu perang nuklir.
Di sisi lain, rekannya dari Korea Selatan dengan cepat menjelaskan posisi negaranya bahwa perjanjian tersebut sepenuhnya untuk tujuan pertahanan dan bukan untuk persenjataan nuklir.
Menurut dokumen yang diterbitkan Gedung Putih, perjanjian tersebut mencakup insentif dan investasi besar yang saling menguntungkan antara Washington dan Seoul, tetapi tidak mengungkapkan model atau jumlah kapal selam nuklir.
Menurut surat kabar Amerika, kedua negara akan membuat armada yang terdiri dari setidaknya 4 kapal selam nuklir, tipe KSS-3 dan Seoul akan menerimanya setelah 10 tahun.
Korea Utara menganggap perjanjian tersebut mengganggu stabilitas militer di kawasan itu dan akan menyebabkan efek domino nuklir serta memicu perlombaan senjata nuklir regional, dan mengancam akan mengambil tindakan balasan.
Korut menganggap hal ini akan menimbulkan efek domino nuklir, yang berarti bahwa jika suatu negara memiliki senjata nuklir, negara-negara tetangganya akan terdorong untuk mengembangkan senjata nuklir demi menjaga keseimbangan, yang pada akhirnya akan menyebabkan penyebaran nuklir yang mengganggu stabilitas regional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika