REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM— Ketua Dewan Keamanan Transisi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, pada Jumat (14/11/2025) mengumumkan mobilisasi umum di Angkatan Bersenjata dan mengajak semua warga Sudan yang mampu mengangkat senjata untuk maju dan ikut serta dalam pertempuran melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Al-Burhan mengatakan di hadapan kerumunan massa di kota Al-Suraija, Provinsi Al-Jazirah, bahwa dirinya tidak akan menerima para pemberontak dan para pendukung mereka, sambil menegaskan bahwa hak-hak korban sipil yang tewas di tangan RSF tidak akan sia-sia.

Dikutip Aljazeera, Ahad (16/11/2025), dia menambahkan, rakyat Sudan akan membalas pemberontak dan perang tidak akan berhenti sampai pemberontakan berakhir, sambil menekankan bahwa angkatan bersenjata bertekad untuk mengakhiri pemberontakan.

Dia juga menyatakan, pihaknya menolak mediasi dari pihak mana pun sebelum RSF melucuti senjata mereka.

Menanggapi hal itu, penasihat komandan RSF, Mohamed Hamdan Hamidati, mengatakan a pengumuman mobilisasi dan penolakan untuk bernegosiasi oleh Al-Burhan merupakan pesan bagi mereka yang berpikir bahwa mereka akan menanggapi inisiatif untuk mengakhiri perang. Ini juga sekaligus tanggapan atas pernyataan Rubio dan pesan kepada komunitas internasional.

Penasihat Hamidati menganggap syarat Al-Burhan untuk menyerahkan senjata RSF sebelum negosiasi sebagai mimpi yang tidak realistis dan tidak aman.

Pengungsi dari Sudan melakukan aksi protes di depan kantor UNHCR, Jakarta, Senin (3/11/2025). Dalam aksinya mereka menuntut pihak UNHCR untuk segera mengambil peran dalam menghentikan genosida yang terjadi di Sudan serta menjamin hak perlindungan keamanan bagi warga sipil. Konflik perang sipil yang terjadi di Sudan kini telah berlangsung selama lebih dari dua tahun dan eskalasinya terus meningkat. Terbaru, Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force) RSF telah mengambil alih dan menyerbu wilayah el Fasher, Ibu Kota bagian Darfur Utara, dengan membunuh sebanyak 2.200 orang serta 390 ribu warga terpaksa mengungsi pada akhir Oktober lalu. - (Republika/Thoudy Badai)

Misi investigasi PBB

Hal ini terjadi pada saat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, hari Jumat ini, dengan suara bulat mengesahkan keputusan untuk membentuk misi investigasi atas pelanggaran yang dilakukan di kota El Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, yang dikuasai RSF.

Dewan Hak Asasi Manusia memerintahkan para penyelidik untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kekejaman yang diduga dilakukan di El Fasher untuk membantu membawa mereka ke pengadilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika