REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) mengimbau seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta calon jamaah umrah Indonesia memperhatikan pengumuman resmi otoritas Arab Saudi mengenai perubahan regulasi visa umrah.
Berdasarkan pengumuman otoritas terkait dan sejumlah laporan media Arab Saudi, masa berlaku visa umrah sebelum keberangkatan (pre-entry validity) kini dipersingkat dari tiga bulan menjadi satu bulan sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian, visa umrah akan otomatis dibatalkan apabila jamaah tidak memasuki Kerajaan Arab Saudi dalam waktu 30 hari sejak visa diterbitkan.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Adapun masa tinggal jemaah setelah tiba di Arab Saudi tidak berubah, yakni tetap tiga bulan (90 hari) sejak kedatangan. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pekan depan dan hanya berlaku bagi visa yang diterbitkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Visa yang sudah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sesuai ketentuan lama.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI Ichsan Marsha menyampaikan, perubahan ini perlu disikapi secara disiplin dan cermat oleh seluruh pihak penyelenggara.
“Kami mengimbau agar seluruh PPIU menyesuaikan jadwal pengajuan visa dan keberangkatan jamaah secara tepat waktu. Jangan ajukan visa terlalu jauh sebelum keberangkatan jika jamaah belum siap diberangkatkan. Disiplin dalam jadwal akan melindungi jamaah dan mencegah pembatalan otomatis akibat masa berlaku visa yang singkat,” ujar Ichsan lewat keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika