Selasa 23 Sep 2025 17:44 WIB

Apa yang akan Ditempuh AS Menghadapi Gelombang Pengakuan Negara Palestina?

Sejumlah negara Eropa akan menyusul Prancis akui Palestina.

Warga mengibarkan bendera Palestina di London, Senin (22/9/2025). Bendera Palestina resmi dikibarkan di luar gedung yang akan menjadi Kedutaan Besar Palestina untuk Inggris di pusat kota London. Pengibaran ini menandai pengakuan resmi Inggris terhadap negara Palestina.
Foto: AP Photo/Frank Augstein
Warga mengibarkan bendera Palestina di London, Senin (22/9/2025). Bendera Palestina resmi dikibarkan di luar gedung yang akan menjadi Kedutaan Besar Palestina untuk Inggris di pusat kota London. Pengibaran ini menandai pengakuan resmi Inggris terhadap negara Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA—Para profesional media sepakat momentum diplomatik yang dihasilkan dari pengakuan negara Palestina oleh 150 negara anggota PBB tidak akan tercermin dalam realitas nyata rakyat Palestina kecuali jika hal itu berubah menjadi tekanan politik yang nyata, terutama mengingat posisi PBB yang lemah terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Meskipun Kepala Koresponden Global Devex Colum Lynch mengakui bahwa pengakuan sekutu AS seperti Inggris dan Kanada menimbulkan kekhawatiran bagi Washington, yang merasa terisolasi bersama Tel Aviv dalam menghadapi konsensus internasional untuk solusi dua negara.

Baca Juga

Dia memperingatkan bahwa tekanan yang meningkat dapat mendorong Presiden AS Donald Trump mengambil tindakan hukuman terhadap PBB, seperti mengurangi pendanaan negaranya untuk PBB, sesuatu yang telah dia lakukan terhadap sejumlah organisasi internasional.

Lynch, dalam partisipasinya di "Jendela Khusus dari Washington" pada kesempatan Konferensi Internasional untuk Implementasi Solusi Dua Negara, yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis, menjelaskan pengakuan ini masih tunduk pada negosiasi dan belum mengkristal menjadi keputusan resmi yang disahkan oleh PBB.

Lynch, dikutip dari Aljazeera, Selasa (23/9/2025), tidak menyembunyikan kekhawatirannya tentang posisi yang akan diumumkan Presiden Trump ketika dia tampil di hadapan Majelis Umum hari ini, dalam menanggapi gerakan internasional untuk mengakui negara Palestina.

Pemerintahan AS saat ini tidak tertarik dengan posisi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang menyerukan kepada semua negara di dunia untuk mengakui Negara Palestina untuk mengabadikan hak dua negara.

Lynch menunjukkan Trump dan Menteri Luar Negerinya, Mark Rubio, dengan sengaja mengabaikan Guterres dan belum pernah bertemu dengannya sejak pemerintahan Trump berkuasa.

photo
Presiden Prabowo Subianto (atas, tengah) menyampaikan pandangannya dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel. - (ANTARA FOTO/Kuntum Khaira Riswan)

Mereka menunggu masa jabatannya berakhir dalam satu tahun dan berusaha untuk mengirimkan seseorang yang dekat dengan orientasi pemerintahan Trump untuk menduduki jabatan sebagai kepala organisasi PBB.

Beberapa hari yang lalu, Trump mengumumkan penolakannya terhadap pendekatan internasional ini dengan mengatakan bahwa pendekatan ini akan memberi imbalan kepada apa yang dia sebut sebagai "teroris" dan akan semakin memperumit masalah di Timur Tengah.

Ibrahim al-Madhoun, Direktur Yayasan Media Palestina, mengatakan pengakuan internasional tidak akan menghentikan genosida di Gaza atau Yahudisasi Yerusalem atau perluasan pemukiman kecuali jika hal tersebut diubah menjadi langkah-langkah praktis dan tekanan efektif terhadap pendudukan.

Dia menyerukan penyatuan upaya-upaya Palestina serta penyusunan peta jalan yang terpadu, bersama dengan tindakan Arab yang lebih keras terhadap Israel.

photo
Suasana pertemuan tingkat tinggi di PBB yang membahas solusi dua negara Israel-Palestina Senin, 22 September 2025, di markas besar PBB. - ( Foto AP/Yuki Iwamura)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement