REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Negara semakin menegaskan keberpihakannya terhadap pesantren. Hal itu tampak dari derasnya dukungan akademisi, ulama, dan komunitas pesantren terhadap pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren dalam Halaqah Penguatan Kelembagaan Pesantren di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (24/11/2025).
Forum ini menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi benteng peradaban Islam Nusantara yang perlu diperkuat melalui tata kelola yang modern dan berkelanjutan.
Halaqah yang berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Maliki Malang itu menjadi panggung penting yang memperlihatkan semakin solidnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pesantren.
Dukungan ini ikut memperkuat legitimasi publik terhadap gagasan pembentukan Ditjen Pesantren sebagai langkah strategis pemerintah.
Rektor UIN Maliki Malang, Prof Ilfi Nur Diana menegaskan bahwa pesantren telah lama berperan sebagai pusat keilmuan Islam. Namun, tantangan zaman menuntut tata kelola yang lebih sistematis.
“UIN Maliki Malang berkomitmen menjadi bagian dari transformasi pesantren agar semakin mandiri, adaptif, dan tetap menjaga nilai-nilai tradisi keilmuan Islam,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (25/11/2025).
Prof Ilfi juga mengutip pernyataan Menteri Agama, Prof KH Nasaruddin Umar bahwa pembentukan Ditjen Pesantren merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat mutu pendidikan pesantren—institusi yang selama berabad-abad menjadi fondasi peradaban Islam Indonesia.
Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat ekosistem pesantren sebagai pusat moderasi beragama dan pemberdayaan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika