REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Gaza berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menjalankan perannya sebagai lembaga internasional yang seharusnya membela dan melindungi rakyat Palestina di bawah pendudukan. Namun kenyataannya, PBB berada di bawah pengaruh kuat Amerika Serikat (AS) yang memaksakan kebijakannya, sehingga keputusan-keputusan PBB tidak sejalan dengan aspirasi dan harapan rakyat Palestina.
Hal tersebut disampaikan Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) yang juga warga Gaza, Ahed Abu Al Atta. Ia mengatakan bahwa selama dua tahun penuh masa perang, rakyat Palestina mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan.
"Namun PBB tidak mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghentikan agresi atau melindungi warga sipil. Sebaliknya, Israel melalui pengaruhnya terhadap Amerika Serikat mampu memperoleh apapun yang diinginkannya, tanpa adanya penyeimbang internasional yang nyata," kata Ahed saat dihubungi Republika, Rabu (19/11/2025) malam.
Ahed mengungkapkan realitas Gaza yang masih tragis. Situasi di Gaza hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pendudukan Israel masih menguasai lebih dari 55 persen wilayah Jalur Gaza tanpa ada penarikan nyata.
"Bantuan kemanusiaan terus dicegah masuk secara sistematis (Israel menghadang bantuan kemanusiaan masuk Gaza, red)," ujarnya.
Ahed mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian dilanggar oleh Israel. Warga sipil Palestina diserang juga oleh Israel. Bahkan masuknya rumah-rumah prefabrikasi, tenda, dan kebutuhan tempat tinggal lainnya dihalangi oleh Israel.
ia mengungkapkan bahwa penutupan perlintasan (perbatasan) terus berlangsung dan berbagai jenis bantuan tidak diizinkan masuk ke Gaza oleh Israel.
Ahed juga mengungkapkan harapan rakyat Palestina. Mereka berharap agar sistem internasional menjalankan tanggung jawab moral dan hukumnya dengan membuka seluruh perlintasan secara penuh dan segera, memasukkan bantuan tanpa syarat dan tanpa tekanan politik, menghentikan agresi dan melindungi warga sipil, dan mendukung hak sah rakyat Palestina untuk merdeka dan mengakhiri pendudukan.
"Namun semua harapan ini masih belum terwujud, seiring dengan lemahnya sikap komunitas internasional dan berlanjutnya agresi," ujar Ahed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika