REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan arahan resmi kepada seluruh jajaran pengurus wilayah dan cabang NU se-Indonesia terkait dinamika aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengimbau kepada pengurus dan kader NU untuk menghindari tindakan pengrusakan.
"Memerintahkan kepada segenap jajaran kepengurusan, kader, dan warga Nahdlatul Ulama untuk menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan pengrusakan dan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya dikutip dari surat edaran PBNU, Ahad (31/8/2025).
Dalam poin pertama, Gus Yahya mengajak seluruh warga dan kader untuk tetap meneguhkan kepercayaan serta loyalitas kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud komitmen kebangsaan Nahdlatul Ulama.
Gus Yahya juga menginstruksikan kepada pengurus wilayah dan cabang NU untuk melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta semua pihak terkait dalam rangka meredakan masalah dan membangun situasi kondusif di wilayah masing-masing.
"Laksanakan konsolidasi internal organisasi guna memastikan seluruh jaringan jam'iyah tetap teguh menegakkan disiplin organisasi serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menimbulkan kegaduhan," ucap Gus Yahya.
Dalam situasi sekarang ini, PBNU juga mengimbau kepada pengurus dan warga NU untuk memperbanyak istighatsah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa.
"Memperbanyak istighatsah baik secara bersama-sama maupun perorangan untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT, agar bangsa Indonesia selalu dalam lindungan-Nya," kata Gus Yahya.
Arahan PBNU ini diteken oleh jajaran pimpinan tertinggi, yaitu KH Miftachul Akhyar (Rais Aam), KH Ahmad Said Asrori (Katib Aam), KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum), dan Drs. H. Saifullah Yusuf (Sekretaris Jenderal).
"Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," tulis PBNU