REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelajar yang tergabung dalam Poros Pelajar mendesak Menteri Perdagangan untuk mengutamakan produk dalam negeri, khususnya food tray dalam program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyuarakan pentingnya produk lokal yang tidak hanya ber-SNI, tetapi juga terjamin kehalalan dan keamanannya demi melindungi industri dan konsumen di Tanah Air.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Muhammad Agil Nuruz Zaman mengatakan, pihaknya bersama Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan anggota Poros Pelajar lainnya telah melayangkan surat kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso
"Kami bersurat kepada Menteri Perdagangan, yang poin isinya adalah untuk merekomendasikan terkait program MBG, khususnya produk food tray ini lebih mendukung kepada pengusaha lokal Indonesia agar anggaran-anggaran negara ini tidak menguap di luar negeri, belanja produknya dari Indonesia, bahannya dari Indonesia dan juga dicetak di Indonesia," kata Agil kepada Republika di Kemenag, Senin (25/8/2025)
Selain itu, Agil juga menekankan pentingnya jaminan kesehatan dan kehalalan produk khususnya food tray untuk MBG. Sehubungan dengan itu, IPNU bersama Poros Pelajar merekomendasikan dan memberikan saran kepada menteri perdagangan agar food tray terjamin keamanannya, kesehatannya dan kehalalannya.
Ia mengingatkan, di Indonesia 80 persen lebih penduduknya mayoritas Muslim. Maka bagi masyarakat Indonesia, produk yang aman itu bukan produk yang sehat saja, tapi produk yang halal juga.
"Kurang lebih poinnya itu kami menekankan dan mendukung penuh produsen-produsen food tray dalam negeri untuk bersaing dan juga mendapatkan posisi dan perannya di negara kita tercinta ini," ujar Agil.
Agil menegaskan bahwa produk harus ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal ini, harus negara yang menjamin agar produk yang masuk ke Indonesia punya SNI. Termasuk food tray untuk MBG harus ada SNI-nya.
Agil menegaskan bahwa Poros Pelajar dalam agenda hari ini hanya berkirim surat ke menteri perdagangan untuk merekomendasikan dan memberikan semacam saran kepada Kemendag. Agar produser-produser dalam negeri diberi ruang untuk memasarkan produknya.
"Jadi sifatnya merekomendasi dan mendorong Kementerian Perdagangan, ayo dong, stop impor, jangan pakai produk luar negeri, kita mampu loh," ujarnya.
Agil menegaskan bahwa produser dalam negeri akan kalah bersaing jika produk dari luar negeri terus membanjiri Indonesia.