REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI— Pihak berwenang India telah secara paksa mendorong ratusan Muslim ke Bangladesh tanpa proses hukum, kata Human Rights Watch.
Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat ini menuduh pemerintah nasionalis Hindu Narendra Modi menargetkan Muslim berbahasa Bengali dari Benggala Barat dan Assam untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum di dua negara bagian di bagian timur.
“India mengusir lebih dari 1.500 pria, wanita, dan anak-anak Muslim ke Bangladesh antara 7 Mei dan 15 Juni,” kata kelompok hak asasi manusia tersebut, mengutip penjaga perbatasan Bangladesh. New Delhi belum mengungkapkan jumlah orang yang dideportasi ke negara tetangga ini.
Setelah pembantaian 26 orang, sebagian besar turis Hindu, di wilayah Himalaya yang bergolak di Kashmir pada Mei lalu, Kementerian Dalam Negeri Federal mengumumkan tenggat waktu 30 hari bagi negara-negara bagian untuk mengumpulkan para imigran Bangladesh yang tidak berdokumen.
Dalam peristiwa tersebut, para kritikus mengatakan bahwa pihak berwenang di Uttar Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Haryana, dan Delhi— semua negara bagian yang diperintah oleh partai BJP yang dipimpin oleh Modi—menangkap para pekerja migran yang sebagian besar berbicara bahasa Bengali dari Benggala Barat dan Assam. Bahasa Bengali adalah salah satu dari 22 bahasa resmi di India.
"Partai BJP yang berkuasa di India memicu diskriminasi dengan secara sewenang-wenang mengusir Muslim Bengali dari negara tersebut, termasuk warga negara India," kata Elaine Pearson, Direktur Asia di Human Rights Watch, dikutip dari independen, Jumat (25/7/2025).
"Pemerintah menempatkan ribuan orang yang rentan dalam bahaya dengan alasan mengejar imigran gelap, tetapi tindakan mereka mencerminkan kebijakan diskriminatif yang lebih luas terhadap Muslim."
BACA JUGA: Presiden Pezeshkian Blak-blakan: Iran Siap Serang Israel, Penghentian Nuklir Ilusi Belaka
Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma, seorang anggota BJP, mengatakan negara bagian tersebut telah diberitahu oleh Mahkamah Agung bahwa mereka yang dinyatakan sebagai orang asing harus dikembalikan [ke negara asalnya] dengan cara apa pun.
Bulan ini dia menulis di X bahwa melindungi kepentingan Assam adalah yang terpenting. “Penyusup ilegal tidak akan diperbolehkan untuk tinggal di Assam dan mengancam identitas kita".
Ikuti Whatsapp Channel Republika