REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf mengatakan Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk segera menyesuaikan jadwal dan kebijakan baru terkait pelaksanaan ibadah haji musim 2026.
"Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan," kata Mochamad Irfan Yusuf di Kota Padang, Selasa (22/7/2025).
BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, termasuk menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji 2026.
"Sesuai jadwal Pemerintah Arab Saudi, Agustus nanti sudah mulai berkontrak," ujarnya.
Menurut Gus Irfan, dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh BP Haji, lembaga setingkat kementerian tersebut berkomitmen penuh dan menaruh perhatian serius terhadap kualitas layanan jamaah haji musim 1447 Hijriyah.
Saat ini, BP Haji terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji, sehingga bisa melanjutkannya pada proses persiapan penyelenggaraan haji musim berikutnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Gus Irfan berharap perguruan tinggi di Indonesia mengambil peran penting serta berkontribusi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2026.
"BP Haji sangat berharap adanya peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang mulai diselenggarakan BP Haji pada 2026," ucap Gus Irfan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika