REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut pelaksanaan teknis dan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 masih tetap ditangani oleh Kemenag.
Kepala Kemenag Kota Mataram H Hamdun di Mataram, Jumat, mengatakan kehadiran Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) belum serta merta mengalihkan seluruh urusan penyelenggaraan haji ke lembaga baru itu terutama di tingkat daerah.
"Untuk persiapan haji 2026 kami di daerah masih yang mengurus, begitu juga di provinsi masih membuka layanan administrasi dan pendaftaran," katanya.
Ia mengatakan, BP Haji yang dibentuk pemerintah baru pisah di tingkat pemerintah pusat, karena perangkat di bawah belum termasuk SDM sehingga masih menggunakan SDM Kemenag yang ada sekarang.
Karena itu, pihaknya tetap bertanggung jawab dalam hal-hal teknis, termasuk layanan administrasi jamaah dan lainnya masih ditangani Kemenag di daerah.
"Semua proses administrasi dan lainnya bagi jamaah calon haji tahun 2026 masih di kami," katanya.
Aplikasinya juga masih ada di Kemenag Kota Mataram, baik untuk Siskohat dan lainnya, serta belum ada surat edaran atau keputusan mau diambil alih.
Namun demikian, berbagai tahapan dan mekanisme pelaksanaan persiapan pemberangkatan jamaah tetap dikoordinasikan dengan BP Haji.
Sementara menyinggung tentang prosedur, lanjut Hamdun, sampai saat ini belum ada perubahan prosedur di tingkat daerah terkait mekanisme penyelenggaraan haji.
Kemenag Kota Mataram masih menunggu regulasi lanjutan dan petunjuk teknis dari pusat mengenai peran BP Haji secara menyeluruh.
Kendati demikian, pihaknya berharap kendala penyelenggaraan haji tahun 2025 tidak terulang lagi seperti terkait keterlambatan keluarnya visa jamah walaupun sudah berada di asrama haji.
"Semoga pelaksanaan haji tahun 2026 lebih baik, dan kami sudah mengusulkan agar syarikah penanganan haji bisa satu kelompok terbang (kloter) agar tidak ada jamaah terpisah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika