REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menangguhkan tujuh perusahaan umroh setelah mendeteksi pelanggaran serius. Yakni, menempatkan jamaah di penginapan tak berizin.
Ini merupakan sebuah pelanggaran langsung terhadap pedoman peraturan yang telah disetujui. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa (15/7/2025), Kementerian menyatakan bahwa pelanggaran tersebut menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah.
Kementerian menegaskan telah mengambil tindakan hukum segera terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar. Yaitu, dengan memberikan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum.
Kementerian menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan bahwa semua jamaah menerima hak-hak mereka sepenuhnya sesuai dengan standar kualitas dan efisiensi tertinggi. Kementerian memperingatkan bahwa mereka tidak akan menoleransi perusahaan mana pun yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya atau membahayakan keselamatan jamaah.
Seluruh penyelenggara umroh diimbau untuk sepenuhnya mematuhi peraturan resmi dan memberikan layanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kementerian menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar-standar ini sangat penting untuk meningkatkan pengalaman jamaah dan memastikan kepuasan mereka selama berada di Saudi.
Sumber: Saudi Gazette
Ikuti Whatsapp Channel Republika