REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera mengaudit BPKH Limited, anak usahanya di Arab Saudi. Pasalnya terjadi kekacauan distribusi makanan untuk jamaah haji pada 14-15 Dzulhijah.
"Laporan yang kami dapat ada 26 hotel di Sektor 3 Makkah yang tidak mendapatkan distribusi makanan dengan baik. Ada yang tidak dapat sarapan pagi, ada yang tidak kebagian makan siang, ataupun malam," kata Singgih dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Kamis (11/6/2025).
Meskipun jamaah haji memperoleh ganti berupa uang sebesar 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang dan malam, namun bisa dipastikan menu tersebut tidak mencukupi selera dan kebutuhan gizi jamaah haji.
Selain itu, pihaknya juga memperoleh laporan harga makanan yang tidak sesuai dengan perjanjian pengadaan makanan. Masalah katering ini, menurut Singgih terjadi berulang setiap tahun.
"BPKH harus mengaudit anak usahanya tersebut. Berkaca dari pelaksanaan makan yang mereka tangani pada 14 dan 15 Dzulhijah. Terjadi kekacauan distribusi dan nilai menu yang tidak sesuai dengan harga makanan. Maka harus ada evaluasi untuk BPKH dan BPKH Limited," tegas Singgih.
Audit tersebut menurut Singgih, merupakan bentuk pertanggungjawaban dan langkah evaluasi terhadap anggota badan pelaksana dan ketua badan pelaksana BPKH.
Singgih Januratmoko juga mendapatkan laporan ketidakmampuan katering melayani jamaah haji pada 14 dan 15 Dzulhijah. BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur di Makkah.
Dari 15 dapur tersebut, ternyata dua dapur yang mengalami kegagalan produksi. Keduanya seharusnya masing-masing dapat menyediakan makanan untuk 20 ribu jamaah haji, namun hanya dapat mengantarkan 10 ribu porsi.
BACA JUGA: Rudal Houthi Bernamakan Pedang Nabi SAW Hantam Israel: Takbir di Yerusalem, Pujian di Medsos
Alhasil terdapat 20 ribu-an jamaah haji yang belum mendapatkan makanan. Sebagai langkah pengamanan, BPKH Limited memesan makanan pengganti untuk jamaah haji.
"Untuk saat ini dalam kondisi darurat, BPKH Limited harus tetap menjalankan kewajibannya dengan cara apapun, sambil mengusut dapur-dapur bermasalah dan juga penyedia transportasi untuk konsumsi tersebut," pungkas Singgih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika