REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendukung penuh langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menjajaki pemanfaatan Bandara Internasional Taif, Arab Saudi, sebagai jalur alternatif bagi kedatangan dan kepulangan jamaah haji dan umrah asal Indonesia.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyambut baik terobosan ini dan menyatakan kesiapan BPKH untuk mendukung kebijakan pemerintah.
“BPKH menyambut baik inisiatif Kementerian Perhubungan untuk menjadikan Bandara Taif sebagai alternatif kedatangan dan kepulangan jamaah haji/umroh. Kami siap mendukung jika diperlukan agar pelayanan jamaah haji dan umroh lebih baik lagi ke depannya,” ujar Fadlul dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (11/6/2025).
BPKH menilai kehadiran Bandara Taif sebagai alternatif baru mencerminkan inovasi dalam pelayanan haji dan umrah yang relevan dengan semangat peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah. Dengan semakin banyaknya pilihan jalur transportasi udara, diharapkan perjalanan jamaah akan berlangsung lebih efisien, aman, dan nyaman.
Dukungan ini diberikan menyusul pertemuan Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, dengan Otoritas Bandara Taif di Makkah pada Ahad (8/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, Dudy menilai, Bandara Thaif layak menjadi alternatif bandara haji dan umrah, selain Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah.
"Bandara Taif akan menjadi alternatif bandara haji/umrah untuk mengurangi kepadatan di bandara utama. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendistribusikan arus kedatangan dan meningkatkan kenyamanan jamaah," kata Dudy.