REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL— Belgia telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mematuhi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, demikian dilaporkan oleh Quds News Network yang dikutip VRT.
Perdana Menteri Belgia Bart De Wever membela langkah tersebut dalam sebuah wawancara dengan VRT pekan lalu.
Dia mengatakan Belgia tidak akan menangkap Netanyahu jika dia berkunjung. "Ada yang namanya politik nyata. Pertimbangan praktis lebih penting daripada pertimbangan etika," katanya.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.
Terlepas dari surat perintah penangkapan tersebut, Netanyahu telah mengunjungi Amerika Serikat dan Hungaria serta menggunakan wilayah udara Prancis.
De Wever mengatakan bahwa sebagian besar negara Eropa juga akan menghindari penangkapan Netanyahu. "Prancis tidak akan melakukannya, dan saya rasa kita juga tidak akan melakukannya," katanya kepada VRT. Dia berpendapat bahwa melakukan penangkapan tidak mungkin dilakukan.
Sebelumnya, Pemerintah Hongaria telah memutuskan untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), demikian pernyataan pemerintah hari ini, tidak lama setelah pemimpin Israel Benjamin Netanyahu, yang dicari berdasarkan surat perintah penangkapan oleh ICC, tiba di negara itu untuk kunjungan kenegaraan, Reuters melaporkan.
BACA JUGA: Viral Perempuan Pukul Askar di Area Masjid Nabawi Madinah, Ini Tanggapan Arab Saudi
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban yang beraliran sayap kanan mengundang mitranya dari Israel ke Budapest pada bulan November, sehari setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan kejahatan perang di Gaza, di mana Israel telah menewaskan lebih dari 50.400 warga Palestina sejak Oktober 2023.
Sebagai anggota pendiri ICC, Hongaria berkewajiban untuk menangkap dan menyerahkan siapa pun yang tunduk pada surat perintah dari pengadilan, tetapi Orban menegaskan bahwa Hongaria tidak akan menghormati keputusan yang ia sebut "kurang ajar, sinis, dan sama sekali tidak dapat diterima".
Ikuti Whatsapp Channel Republika