REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas partai di Indonesia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terakhir, Partai Ummat besutan Amien Rais bahkan pendiri FPI Habib Rizieq Shihab juga telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo.
Para elite PBNU dan PP Muhammadiyah juga banyak yang bergabung dengan pemerintah. Lantas, bagaimana peran oposisi dalam Islam? Di dalam Islam, oposisi atau kritik terhadap pemerintah memiliki dasar yang sah, terutama jika kebijakan atau tindakan pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) KH Didi Supandi mengatakan, dalam Islam harus ada musyawarah atau memberikan ruang-ruang komunikasi pada pihak-pihak lain yang berbeda dalam satu kebijakan.
"Nah perbedaan itu dihormati di dalam Islam tetapi tetap Islam itu mengajak di situ di dalam perbedaan-perbedaan itu misalnya terjadinya perselisihan mujadalah harus dengan cara yang terbaik harus yang tidak merusak," kata Kiai Didi saat ditemui dalam acara Silaturrahmi Tokoh dan Ulama Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Ketua MUI Jakarta Timur ini menjelaskan, dalam pandangan Islam, musyarawah tetap dikedepankan. Karena itu, menurut dia, secara tidak langsung oposisi itu adalah sebuah kenisayaan yang diterima di dalam ajaran Islam.
"Dengan syarat bahwa tujuannya itu sendiri tidak menjadi pengerusakan dalam sebuah sistem tetapi sebagai balancing, sebagai perimbangan dalam sistem itu sendiri dan juga untuk mengawal jalannya suatu kebijakan itu," jelas dia.
Islam mengajarkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), yang sering kali melibatkan peran kritis terhadap penguasa jika mereka tidak menegakkan keadilan atau menyimpang dari ajaran agama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika