REPUBLIKA.CO.ID,KABUL -- Tuan rumah Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP29) mengundang delegasi dari Afghanistan sebagai "tamu" tapi tidak terlibat dalam negosiasi. Ini pertama kalinya delegasi Afghanistan menghadiri pertemuan internasional sejak Taliban berkuasa pada Agustus 2021.

Taliban tidak diundang dalam dua COP sebelumnya di Mesir dan Uni Emirat Arab. "Afghanistan harus berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini di masa depan," kata direktur jenderal Badan Perlindungan Lingkungan Nasional Afghanistan, Matiul Haq Khalis dalam konferensi pers seperti dikutip dari France 24, Ahad (1/12/2024).

Ia menggambarkan kehadiran Afghanistan di COP29 sebagai "pencapaian besar." Ia mengatakan partisipasi Afghanistan di Baku dapat meningkatkan suara negara itu mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi.

"Apa yang dibutuhkan rakyat, kami harus berbagi hal-hal ini pada dunia," kata Khalis.

Ia mengatakan di COP29 delegasi Afghanistan menggelar pertemuan dengan "19 organisasi dan pemerintah yang berbeda." Termasuk delegasi dari Rusia, Qatar, Azerbaijan dan Bangladesh.

Afghanistan salah satu negara paling rentan terhadap pemanasan global meski hanya sedikit menghasilkan emisi. Pemerintah Taliban berpendapat isolasi politik seharusnya tidak melarang mereka berpartisipasi dalam perundingan iklim internasional.

Sejak berkuasa Pemerintah Taliban memberlakukan hukum Islam ketat sesua interpretasi mereka. Mereka melarang perempuan berpartisipasi di kehidupan publik, yang PBB sebut sebagai "apartheid gender."

Afghanistan yang juga merupakan negara termiskin di dunia dilanda perang selama puluhan tahun. Para ilmuwan mengatakan Afghanistan rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrem mulai dari kekeringan berkepanjangan, banjir rutin, dan turunnya produktivitas pertanian.

PBB juga menyerukan dunia membantu Afghanistan memperkuat ketahanannya dari perubahan iklim dan mengizinkan negara itu di perundingan-perundingan internasional.

Negara-negara maju berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar dolar AS per tahun dalam bentuk pendanaan iklim hingga tahun 2025 untuk membantu negara-negara berkembang mempersiapkan diri menghadapi dampak iklim yang semakin parah dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar fosil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika