REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Dalam artikelnya yang dipublikasikan Aljazeera, berjudul Ardh al-Wada' wa al-'Alamat as-Sab'u Li Zawali Israel, Nahad Zaky, menjelaskan menuliskan analisis tentang eksistensi Israel yang semakin terancam.
Dia menulis bahwa pada 2003, ketika Israel berada di tengah-tengah upayanya untuk memadamkan Intifada Al-Aqsa, ketika mereka mengepung Presiden Palestina saat itu, Yasser Arafat, di dalam markas besar kepresidenan di Ramallah, dan beberapa bulan sebelum melaksanakan beberapa operasi terkejam yang menargetkan faksi-faksi perlawanan Palestina, Abraham Burg, yang menjabat selama empat tahun sebagai Pembicara Knesset Israel, menulis, “Ada kemungkinan besar bahwa generasi kita akan menjadi generasi Zionis terakhir.”
Burg percaya bahwa proyek kolonial Zionis yang dimulai pada abad ke-19 akan segera berakhir dan tidak memiliki tempat di abad ke-21.
Lebih dari 20 tahun kemudian, spekulasi yang sama digaungkan oleh sejarawan anti-Zionis Israel, Ilan Pappé, ketika dia menyatakan pada awal agresi Israel terhadap Jalur Gaza pada Oktober 2023 dalam sebuah wawancara dengan podcast Al-Maqdisi Street:
“Israel bukan hanya sebuah negara, melainkan sebuah proyek kolonial pemukim, dan saat ini kita sedang menyaksikan awal dari akhir proyek ini."
Pappé mengakui bahwa akhir dari proyek ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Awal dari akhir Zionisme adalah era yang panjang dan berbahaya yang mungkin berlangsung selama beberapa dekade, tetapi dia menganggapnya sebagai takdir yang tak terelakkan yang harus kita persiapkan saat ini.
Dalam konteks ini, Pappé membuat daftar beberapa indikator yang ia anggap sebagai pendahulu keruntuhan Zionisme. Indikator-indikator ini telah dibahas oleh banyak sejarawan dan pemikir selama beberapa dekade terakhir, terutama oleh Dr Abdelwahab El-Messiri, dan dalam laporan ini kami akan membuat daftar 7 indikator yang disebutkan oleh Pappé, El-Messiri, dan sejarawan serta pemikir lain yang tertarik dengan proyek gerakan Zionisme:
Pertama, perang saudara Israel
Pada bulan-bulan menjelang perang Gaza, ratusan ribu pemukim Israel turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam apa yang pada saat itu dikenal sebagai 'krisis amandemen yudisial'. Pada saat itu, pemerintah Netanyahu mengupayakan beberapa amandemen konstitusional yang akan membatasi kekuasaan lembaga peradilan demi kepentingan cabang eksekutif.
Untuk memahami tingkat keparahan perubahan ini, pertama-tama kita harus memahami konteks yang melatarbelakanginya. Menurut banyak analis dan pakar, pemerintahan sayap kanan Netanyahu adalah salah satu pemerintahan paling ekstremis dalam sejarah Israel.
Pemerintahan ini muncul di saat “partai-partai Zionis” di dalam Israel lebih terpecah belah daripada sebelumnya, seiring dengan berkecamuknya konflik antara Zionisme sekuler dan Zionisme religius, yang oleh Pappé dilihat sebagai elemen penting yang akan menulis garis akhir proyek Zionis.
Dia menunjukkan bahwa persatuan yang tampak dari masyarakat Israel akan mulai hancur dengan berakhirnya perang Israel di Gaza, dan konflik agama-sekuler di Israel akan segera berkobar lagi, terutama dengan munculnya partai-partai sayap kanan.
BACA JUGA: Presiden Ramaphosa: Afrika Selatan akan Selalu Bersama Palestina
Pada 2015, sejarawan Israel Ilan Pappé dan akademisi Amerika Serikat Noam Chomsky menerbitkan sebuah buku bersama, On Palestine, di mana mereka menganalisis rezim apartheid di Afrika Selatan dan rezim apartheid di Palestina, serta mendiskusikan kedua kasus tersebut sebagai model perlawanan terhadap imperialisme.
Dalam bab keempat buku “Masa Depan Negara Israel”, Chomsky mencatat bahwa sepuluh tahun terakhir di dalam Israel telah menyaksikan perubahan politik yang besar, di mana mentalitas Israel telah condong ke arah nasionalis kanan ekstrem, sebuah situasi yang digambarkan oleh pemikir Amerika itu mirip dengan hari-hari terakhir rezim apartheid di Afrika Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika