Kunjungan tersebut berlangsung antara 31 Maret dan 4 April 2024, beberapa bulan setelah Braverman dipecat oleh perdana menteri saat itu, Rishi Sunak, setelah ia menulis sebuah artikel yang menuduh Polisi Metropolitan London menunjukkan standar ganda dalam kebijakan mereka terhadap protes pro-Palestina dan sayap kanan.
Sebagai menteri dalam negeri, Braverman menggambarkan protes terhadap perang Israel di Gaza sebagai “kebencian” dan ingin melarang nyanyian yang menyerukan pembebasan Palestina “dari sungai ke laut”.
Pelobi Israel di House of Lords mengklaim ribuan poundsterling dana publik di bawah kepemimpinan Braverman, Kementerian Dalam Negeri Inggris agar mempertimbangkan apakah akan melarang pengibaran bendera Palestina pada aksi-aksi protes.
Dalam sebuah surat yang ditulisnya pada bulan Oktober, Braverman meminta pasukan polisi untuk waspada terhadap pengibaran bendera, logo, atau demonstrasi lain yang menunjukkan dukungan terhadap kelompok militan Palestina.
Hamas dilarang sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Inggris pada tahun 2021.
Namun Braverman juga meminta polisi untuk mempertimbangkan konteks pengibaran bendera Palestina untuk menilai apakah pelanggaran ketertiban umum berupa pelecehan atau penghasutan telah dilakukan.
“Perilaku yang sah dalam beberapa situasi, misalnya, pengibaran bendera Palestina, mungkin tidak sah seperti ketika dimaksudkan untuk mengagungkan tindakan terorisme,” tulisnya.
Upaya lobi...
Ikuti Whatsapp Channel Republika