REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan, pengelolaan wakaf uang di Indonesia berpotensi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, pemanfaatan hasil wakaf uang yang produktif dapat bermuara pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan. Karena itu, gerakan wakaf uang diharapkan kian berderap masif, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Gerakan wakaf uang sudah dicanangkan oleh Presiden. (Namun) saat ini kita dorong bukan hanya wakaf nasional, tetapi gerakan wakaf provinsi itu penting. Ini sudah dimulai di Riau dan Sumatra Barat," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin beserta jajaran di kediaman resmi Wapres RI, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Mempertimbangkan potensi manfaat wakaf uang, Wapres berharap, BWI terus berfokus pada aspek pengelolaan wakaf yang profesional. Ia juga mengingatkan, dalam mengelola dana wakaf BWI harus terus mengedepankan azas keamanan.
"Jangan sampai pengelolaan wakaf ini tidak aman. Kalau tidak aman, (manfaatnya) hilang," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Dengan dukungan pemerintah melalui infrastruktur pendukung dan pelibatan peran masyarakat, wakaf nasional diharapkan dapat bermanfaat luas bagi masyarakat. BWI pun diharapkan terus meningkatkan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait.
"Sekarang masalah strategi, bagaimana mengumpulkan wakaf sebanyak mungkin dan mengelola sebaik mungkin. Instrumennya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah ada sukuk dan lembaga kredibel. Kalau nasional dan daerah ikut, insya Allah, hasilnya besar," ucap Wapres.
Senada dengan arahan Wapres, Ketua BWI Kamaruddin Amin melaporkan bahwa pihaknya saat ini sedang merancang berbagai program untuk mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam mendorong gerakan wakaf uang. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas bagi pemerataan kesejahteraan rakyat.
"Wakaf uang ini Insya Allah akan menjadi salah satu program prioritas BWI. Kebetulan sekali kami juga sudah merumuskan langkah-langkah teknisnya yang akan melibatkan seluruh entitas di negeri ini. Mulai dari calon pengantin, jamaah haji, para pengusaha, bahkan para politisi, masjid-masjid, dai, dan santri," ujar Kamaruddin menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika