Senin 10 Jun 2024 17:37 WIB

Soal Tambang, Gus Falah: Jangan Ragukan NU

Pengamat menilai, Perpres No 70 Tahun 202 bertentangan dengan UU Minerba.

Rep: Frederikus D Bata/ Red: A.Syalaby Ichsan
Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP, Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah.
Foto: Dok DPR
Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP, Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pengelolaan tambang negara.

"Jangan meragukan kompetensi SDM NU. Di NU ada banyak profesor dan secara organisasi ada badan badan yang menangani ekonomi sektoral, termasuk energi," kata Nasyirul Falah Amru dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Baca Juga

Hal tersebut, menurut pria yang akrab disapa Gus Falah, memungkinkan NU berperan dalam pengelolaan tambang sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang memberikan hak tersebut kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).

Gus Falah menjelaskan, sedari awal NU sudah memiliki perangkat organisasi yang lengkap di bidang pengelolaan perekonomian, energi, dan pertambangan. Gus Falah menilai, tokoh yang mengisi posisi tersebut pun berlatar belakang pendidikan profesor sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemanfaatan tambang dalam negeri.

photo
INFOGRAFIS Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang Batu Bara - (dok rep)

Selain NU adalah ormas Islam yang berkualitas, Gus Falah menjelaskan, keterlibatan NU dapat mewakili masyarakat Indonesia dalam pengelolaan tambang. Hal tersebut karena keanggotaan NU tercatat mencapai 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang totalnya 280 juta jiwa.

"Dalam kebijakan afirmatif, sangat layak untuk dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara,"kata Gus Falah.

Oleh karena itu, Gus Falah meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pengelolaan tambang di tangan ormas Islam, terutama NU.

IUPK PBNU terbit pekan depan..

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement